Tolak Omnibus Law, Demo Buruh Mulai Bergerak ke DPR

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masa buruh berjalan dari kawasan Senayan menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, untuk unjuk ras tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin, 20 Januari 2020. TEMPO/EKO WAHYUDI

    Masa buruh berjalan dari kawasan Senayan menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, untuk unjuk ras tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin, 20 Januari 2020. TEMPO/EKO WAHYUDI

    TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi sejumlah organisasi buruh menggelar unjuk rasa untuk berusaha menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Salah satu anggota dari Garda Metal, Mista mengatakan, para pekerja kompak untuk menolak rencana beleid dan kenaikan iuran tersebut. "Kami menolak penerapan Omnibus Law, dan kenaikan iuran BPJS (Kesehatan)," ujarnya ketika ditemui saat berdemo di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.

    Mista khawatir penerapan RUU Omnibus Law hanya akan merugikan para kaum buruh karena banyak hak-hak buruh yang dikerdilkan. Mulai dari penghapusan pesangon buruh, dan pengubahan jam kerja dari sebelumnya 40 jam menjadi tidak ada batasnya.

    Selain itu, Mista menuturkan, kaum buruh menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena memperberat ekonomi para pekerja. "Tolong dipikirkan lah kami para buruh,"ujarnya.

    Menurut pantauan Tempo, para puruh mulai berkumpul di Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta sejak pukul 09.00 WIB. Mereka mulai berdatangan dari berbagai daerah, seperti Bekasi, Bogor, Cikarang, Karawang, Tangerang, dan DKI Jakarta, dengan menggunakan bus, dan sepeda motor.

    Setelah terlihat buruh memenuhi kawasan, koordinator aksi mulai mengarahkan masa untuk berjalan ke arah Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pukul 10.25 WIB. Ketika berjalan menuju gedung parlemen, buruh pun sambil meneriakkan jargon untuk menolak realisasi Omnibus Law. "Tolak Omnibus Law," teriak para buruh.

    Sebelumnya, Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Muhammad Rusdi menyatakan demonstrasi itu dilakukan sebagai bentuk totalitas dari para buruh. "Karena ini mengancam dan mereduksi kualitas kesejahteraan kaum buruh dan mengancam masa depan anak bangsa," ucapnya di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Ahad, 19 Januari 2020.

    Jika aspirasi pada demo buruh ini tidak didengar, menurut Rusdi, maka para buruh telah merencanakan protes lanjutan dengan melakukan mogok kerja di berbagai sektor. "Pemogokan bukan hanya buruh pabrik, tapi juga buruh dari kantor-kantor. Buruh kami di Indosat, Telkomsel, Antara, XL, akan keluar." 

    Demo buruh yang terpusat di Jakarta ini, kata dia, rencananya akan diikuti sekitar 30 ribu buruh yang berasal dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Demo ini juga akan dilakukan serentak di 20 provinsi lainnya, antara lain , Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau,  Bengkulu, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

    Selain soal pesangon dan jam kerja buruh, Rusdi menyebutkan, kaum buruh juga menolak rancangan beleid Omnibus Law yang akan menghapus ketentuan upah minimum menjadi upah harian. "Upah minimum kabupaten dan kota juga akan hilang," ujarnya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.