Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Asosiasi Prediksi Pengolahan Produk Perikanan Tumbuh 20 Persen

image-gnews
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) didampingi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kanan) menyaksikan warga mengangkat gitik (sesaji) yang akan dilarung ke laut pada tradisi petik laut pancer di Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu 8 September 2019. Tradisi Petik Laut yang digelar oleh nelayan setempat pada bulan Suro (penanggalan Jawa) itu,  sebagai permohonan kepada Tuhan agar hasil tangkapan melimpah serta diberi keselamatan saat berlayar mengarungi lautan. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) didampingi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kanan) menyaksikan warga mengangkat gitik (sesaji) yang akan dilarung ke laut pada tradisi petik laut pancer di Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu 8 September 2019. Tradisi Petik Laut yang digelar oleh nelayan setempat pada bulan Suro (penanggalan Jawa) itu, sebagai permohonan kepada Tuhan agar hasil tangkapan melimpah serta diberi keselamatan saat berlayar mengarungi lautan. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
Iklan

TEMPO.CO, SURABAYA - Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) memprediksi sektor pengolahan perikanan akan tumbuh sekitar 20 persen pada tahun 2020. Dengan catatan, kata dia, berbagai peraturan yang menghambat pengembangan bisa dihilangkan. 

Ketua Umum AP5I Budhi Wibowo mengatakan secara umum industri perikanan Tanah Air saat ini masih tertinggal jauh dengan Vietnam. Ekspor perikanan Indonesia baru sekitar US$5 miliar, sedangkan Vietnam sudah mencapai sekitar US$9 miliar.

"Untuk mengejar ketertinggalan itu, semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta dituntut bahu-membahu, dan bisa menjalankan Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional," katanya, di Surabaya, Minggu 19 Januari 2020.

Ia mengatakan dengan menjalankan Inpres Nomor 7 Tahun 2016 diprediksi industri perikanan bisa tumbuh sekitar 20 persen, ditambah syarat dan peraturan yang menghambat pengembangan dihilangkan. 

Ia menyebutkan ekspor olahan perikanan tahun 2019 hanya tumbuh sekitar 5 persen dibandingkan 2018, dan permasalahan utama adalah kekurangan bahan baku ikan, sehingga utilitas mesin indsutri pengolahan ikan saat ini hanya di kisaran 50-60 persen dari kapasitas terpasang.

Rendahnya utilitas, kata dia, menyebabkan industri pengolahan ikan memiliki daya saing lemah terhadap negara lain, seperti India, Vietnam dan Thailand.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saat ini, KKP juga sedang melakukan kajian terhadap berbagai peraturan yang menghambat perkembangan industri perikanan," katanya.

Untuk perikanan tangkap, kata dia, peraturan yang diharapkan menjadi prioritas segera direvisi yaitu pembatasan GT Kapal, larangan alih muat di laut yang akan digunakan untuk bahan baku Industri perikanan dan pelarangan berbagai alat tangkap.

Jika revisi terhadap tiga peraturan tersebut telah dilakukan, otomatis nantinya akan diikuti dengan revisi terhadap berbagai peraturan lainnya.

"Kalau semua itu beres, kami yakin hasil tangkapan ikan nelayan Indonesia akan semakin banyak, sehingga utilitas industri pengolahan dan ekspor juga pasti meningkat," tutur Budhi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

1 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

12 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

31 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

31 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

31 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

32 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

32 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

45 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

54 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

19 Februari 2024

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.