TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulingga mengatakan pemerintah membuka peluang PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri dikelola oleh profesional. Menurut dia, hal itu nanti akan masuk dalam pembahasan saat rapat pemegang saham dan menteri terkait.
"Nanti ada Pak Prabowo (Menteri Pertahanan) punya suatu pengaruh besar untuk ikut menentukan, karena itu adalah perusahaan terkait karena dia sebagai menteri teknisnya kan beliau, jadi akan sangat mempertimbangkan Pak Prabowo juga," kata Arya Sinulingga di Upnormal Wahid Hasim, Jakarta, Ahad, 19 Januari 2020.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta orang-orang dari kalangan profesional non-TNI ikut mengelola PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri. Pernyataan ini ia lontarkan saat mengomentari kasus dugaan korupsi dan saham gorengan yang terjadi di tubuh perseroan.
"Asabri ini mesti ditaruh orang-orang profesional untuk mengelolanya. Tidak boleh hanya karena Asabri, maka ABRI atau TNI (yang mengelola). Mungkin akan dimasukkan orang-orang profesional dan ini sedang sedang ditimbang," ujar Luhut saat menghadiri acara bincang-bincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari 2020.
Menurut Luhut, Asabri boleh dipimpin oleh kalangan TNI, namun yang benar-benar memiliki kemampuan soal keuangan dan saham. Hal ini penting karena ia khawatir kejadian rasuah dan saham lapis kedua kembali berulang di masa mendatang.
Ihwal kasus Asabri, Luhut mengklaim telah menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo. Dalam pertemuannya dengan Kartika, Luhut mengakui memperoleh input informasi terkait permainan aset. Dari data yang terkumpul, ia pun mensinyalir ada permainan yang mesti dibenahi di level perusahaan.
Luhut mengakui bahwa pihak berwenang telah memiliki konsep pembenahan terhadap perseroan yang mengurusi asuransi purnawirawan TNI, Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan itu. Ia menyatakan, upaya pembenahan tersebut akan dilakukan oleh Kementerian BUMN pada bulan ini atas arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Adapun terkait nasib uang nasabah di Asabri, purnawirawan jenderal TNI ini percaya tak bakal ada masalah. "Kalau prajurit, uangnya akan aman," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menduga ada korupsi senilai hingga Rp 10 triliun di tubuh perusahaan. Kondisi ini menyebabkan saham-saham perusahaan berguguran.
