Subsidi Elpiji Dialihkan, Sandiaga: Benahi Data Kemiskinan

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR Bambang Soesatyo memberikan undangan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kepada mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno di kediaman Sandiaga, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua MPR Bambang Soesatyo memberikan undangan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kepada mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno di kediaman Sandiaga, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra, Sandiaga Uno, meminta pemerintah segera membenahi data kemiskinan yang terekam di Kementerian Sosial. Pembenahan data sangat mendesak, menyusul adanya rencana perubahan sistem subsidi elpiji 3 kilogram.

    "Sekarang ini pastikan dulu basis data terpadunya ada. Kalau enggak punya datanya, itu berbahaya," ujar Sandiaga saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam acara Millenial Summit yang digelar di Tribrata, Jakarta, Sabtu, 18 Januari 2020.

    Sandiaga mengakui bahwa subsidi yang diberikan pemerintah dalam bentuk elpiji 3 kilogram tidak bisa terus-menerus diberikan kepada masyarakat. Sebab, menurut dia, upaya pemberian subsidi tersebut bukan merupakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskian.

    Ia pun tak menampik seandainya suatu saat subsidi elpiji dihapus. Namun, mantan calon wakil presiden ini meminta, dengan data kemiskinan yang teranyar, masyarakat dengan ekonomi rendah tetap harus mendapatkan insentif langsung. "Jangan sampai kenaikan-kenaikan harga ini memberatkan masyarakat sehingga mereka terbebani," ucapnya.

    Pengumuman terkait adanya pembatasan subsidi elpiji 3 kilogram sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ego Syahrial. Menurut dia, kebijakan ini diambil lantaran subsidi untuk elpiji 3 kilogram merupakan yang terbesar dibanding alokasi subsidi energi yang lain.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.