Penurunan Kemiskinan Jateng Tertinggi di Indonesia, Apa Kuncinya?

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi Walikota Pekalongan Saelany Machfudz (tengah) berbincang dengan warga saat meninjau saluran pompa air Pasirkratonkramat, di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat 3 Januari 2020. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, Pemkot setempat menyiagakan 16 pompa air dengan rincian 8 rumah pompa dan 8 pompa keliling guna mengatasi banjir akibat rob dan hujan deras. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi Walikota Pekalongan Saelany Machfudz (tengah) berbincang dengan warga saat meninjau saluran pompa air Pasirkratonkramat, di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat 3 Januari 2020. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, Pemkot setempat menyiagakan 16 pompa air dengan rincian 8 rumah pompa dan 8 pompa keliling guna mengatasi banjir akibat rob dan hujan deras. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis bahwa penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tertinggi di seluruh Indonesia. Catatan BPS, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah per Maret-September 2019 turun dari 3,74 juta menjadi 3,68 juta orang.

    Dengan demikian, sebanyak 63.830 penduduk miskin Jawa Tengah berhasil lepas dari garis kemiskinan pada periode tersebut.
     
    Peringkat kedua penurunan angka kemiskinan diraih Provinsi Jawa Timur (56.250 jiwa). Adapun Nusa Tenggara Barat (30.280 jiwa) menyusul di peringkat ketiga nasional.

    Pengamat ekonomi dari Unika Soegijapranata Semarang Shandy Jannifer Matitaputty mengatakan,  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi sekitar 50 persen dalam proses pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. “Kita tahu kebanyakan pelaku UMKM adalah perempuan. Sehigga dia bisa menjadi penopang penghasilan suaminya. Yang bekerja di dalam rumah tangga juga untuk menjaga ketika suaminya punya pekerjaan yang penghasilannya tidak tetap,” kata Shandy seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Jumat 17 Januari 2020.

    Shandy mengungkapkan, seiring dengan laju pengentasan kemiskinan, jumlah UMKM binaan di Jateng dan omzetnya juga meningkat cukup tinggi. Peningkatan omzet itu membawa pengaruh yang besar untuk pengentasan kemiskinan.

    “Jumlah UMKM sudah melebihi 13 ribu UMKM, dan omzetnya sekarang tinggi. Ya 50 persen kontribusi pengentasan kemiskinan ditopang dari UMKM,” kata Shandy,

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati  mengatakan, jumlah UMKM di Jawa Tengah ada 4.174.210 unit. Dari jumlah itu, untuk usaha besar 3.358 unit, usaha menengah 39.125 unit, usaha kecil 354.884 unit, dan usaha mikro 3.776.843 unit. Sementara berdasarkan data sensus ekonomi nasional BPS tahun 2016 tercatat ada ratusan ribu unit UMKM binaan provinsi. Yaitu 159.308 unit.

    Ema menerangkan kontribusi sektor KUKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan. Pada 2016 kontribusinya baru mencapai 4,98 persen, 2017 sebanyak 5,26 persen, dan 2018 melonjak ke 5,23 persen. Dia optimistis jika potensi UMKM dimaksimalkan, tentu kontribusi terhadap PDRB Jateng semakin besar.

     

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri mengaku belum puas meskipun penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menjadi yang tertinggi di seluruh Indonesia. "Mudah-mudahan ini hasil kerja keroyokan bersama yang kami lakukan, namun rasanya targetnya harus tetap dipicu untuk dinaikkan lagi dengan jumlah penurunan angka kemiskinan yang lebih besar," katanya di Semarang, Kamis.

    Untuk semakin menurunkan angka kemiskinan, Ganjar Pranowo telah menyiapkan sejumlah strategi seperti politik anggaran dan pembuatan kebijakan yang mengarah pada program prioritas pengentasan kemiskinan. Pemprov Jateng juga mendorong agar masyarakat yang telah mendapat program subsidi pengentasan kemiskinan dari pemerintah atau yang sudah mampu dari sisi ekonomi, supaya bersedia mengundurkan diri dan memberikannya kepada yang lebih berhak.
     
    ANTARA

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.