Rapat dengan Bea Cukai, Sri Mulyani Berpesan untuk Jaga Wibawa

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi penjelasan soal temuan maladministrasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Ombudsman, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2018. Foto: Istimewa

    Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi penjelasan soal temuan maladministrasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Ombudsman, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2018. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan rapat kerja bersama jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Pajak pada 16 Januari lalu. Dalam rapat itu, Sri Mulyani menyampaikan sejumlah pesan yang kemudian dibagikan melalui sosial media Instagramnya.

    Mula-mula, Sri Mulyani mengatakan bahwa Bea Cukai telah memiliki sistem yang cukup baik saat ini. Salah satunya terkait upaya penegakan hukum terhadap masuknya barang-barang ilegal di Indonesia.

    "Bentuk kepulauan Indonesia menjadi tantangan tersendiri untuk mencegah penyelundupan," kata Sri Mulyani dalam keterangan fotonya, Jumat 17 Januari 2020.

    Sri Mulyani mengatakan saat ini Indonesia tengah berupaya menjadi hub kegiatan ekonomi yang efisien untuk ekspor dan subtitusi impor. Karena itu, ia berpesan supaya direktorat tersebut mesti melakukan sosialisasi dan edukasi untuk di seluruh kantor wilayah.

    Upaya ini dilakukan agar Bea Cukai tak hanya menjaga legalitas, tapi juga memudahkan pelaku usaha melakukan aktivitas keekonomian. Kemudian, Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya sedang berusaha menekan munculnya ketidakpastian informasi yang mempengaruhi kinerja pasar.

    Selanjutnya, Sri Mulyani berpesan agar pimpinan Bea Cukai memiliki wibawa di hadapan anak buah dan stakeholders. "Berwibawa bukan berarti harus berotot. Tapi bagaimana dapat memilki kemampuan membina anak buah," ucap dia.

    Dalam akhir pesannya, Sri Mulyani meminta pimpinan Bea Cukai tak mudah puas. Namun di sisi lain, direktorat juga diminta tak menetapkan target muluk-mulu.

    Sri Mulyani berharap akan terjadi titik balik ekonomi di Indonesia pada 2020. Berdasarkan pertumbuhan tahunan 2019 yang masih berada di level 5 persen, ia mengatakan Indonesia harus memiliki strategi untuk terus menggenjot pertumbuhan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.