Erick Thohir Berencana Konsolidasi Dana Pensiun Semua BUMN

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Indonesia Millenial Summit di Jakarta Selatan, Jumat, 17 Januari 2020. TEMPO/Fajar Pebrianto

    Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Indonesia Millenial Summit di Jakarta Selatan, Jumat, 17 Januari 2020. TEMPO/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana melakukan reformasi asuransi dengan mengonsolidasikan dana pensiun di BUMN. Namun hal tersebut belum bisa dilaksanakan karena harus menunggu kinerja dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) serta PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero) menjadi sehat.

    "Saya rasa planningnya ke depan kalau memang yang namanya Jiwasraya - Asabri sudah baik, bertahap yang namanya tadi dana pensiun di perusahaan-perusahaan BUMN bisa dikonsolidasi supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti hari ini," kata dia di kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Januari 2020.

    Ia mengatakan, telah menyiapkan langkah-langkah dalam melakukan reformasi asuransi di banyak perusahaan BUMN. Sehingga peristiwa seperti gagal bayar Jiwasraya kepada nasabahnya tidak terjadi lagi. "Nanti itu stepnya ada," tutur Erick.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan reformasi di sektor jasa keuangan non-bank, termasuk asuransi dan dana pensiun.

    "Perlu adanya reformasi di bidang lembaga keuangan non bank baik asuransi maupun dana pensiun dan lainnya," kata Jokowi Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

    Adapun saat ini industri asuransi diterpa sentimen kinerja buruk, khususnya Jiwasraya dan Asabri. Namun kata Jokowi, hal itu bukan merupakan pemicu perlunya reformasi industri asuransi.

    "Tidak karena kebetulan ada peristiwa, tapi memang membutuhkan itu. Lembaga keuangan non bank memang membutuhkan itu sehingga nanti akan diberlakukan OJK atau pihak dan kami support secara pemerintah," ujar Jokowi.

    Adapun reformasi di sektor keuangan non bank ini terkahir kali dilakukan pada tahun0 2000 hingga 2005 di sektor perbankan. Pembentukan reformasi industri asuransi kini memang membutuhkan perhatian khusus untuk mencegah terjadinya kembali kasus gagal bayar klaim pemegang polis.

    EKO WAHYUDI l MUHAMMAD HENDARTYO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.