DPR Minta Pemecatan Helmy Yahya dari TVRI Tak Dipolitisasi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presenter Helmi Yahya, diusung PDI Perjuangan sebagai calon bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ini adalah untuk yang ketiga kalinya Helmy maju dalam pemilihan kepala daerah. Dok.TEMPO/ Ramdani

    Presenter Helmi Yahya, diusung PDI Perjuangan sebagai calon bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ini adalah untuk yang ketiga kalinya Helmy maju dalam pemilihan kepala daerah. Dok.TEMPO/ Ramdani

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya meminta kisruh yang terjadi di Lembaga Penyiaran Publik TVRI tidak dipolitisasi.

    Pemberhentian Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI memicu sejumlah pegawai menyegel ruangan Dewan Pengawas televisi plat merah itu. Pasalnya Dewan Pengawas yang memutuskan memberhentikan mantan presenter televisi itu.

    Willy mengatakan kisruh yang terjadi di LPP TVRI sejatinya mudah diselesaikan jika kedua pihak fokus pada persoalan yang dihadapi. Dia menyesalkan langkah menyeret permasalahan TVRI ini ke ranah yang lebih politis.

    “Kalau sampai sudah mengerahkan massa untuk menyegel kantor, keliling mencari dukungan tokoh dan politisi, dan sejenisnya ini malah makin memperkeruh persoalan. Masalah tidak selesai, layanan publik malah makin dirugikan,” katanya, di Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020.

    Pemecatan seorang Dirut TVRI kata dia adalah kewenangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun cukup mengagetkan, tetapi semua pihak harus menghormati keputusan yang diambil.

    Komisi I dinilai perlu memanggil Dewan Pengawas untuk menjelaskan keputusannya tersebut. Termasuk menanyakan apa saja kesalahan Dirut TVRI sehingga berujung adalah pemecatan.

    "Apalagi suaranya tidak bulat. Ditambah ada suara ketidakpuasan dari sebagian karyawan TVRI hingga ruang dewas disegel," terangnya.

    Dia mencium adanya disharmoni yang terjadi di TVRI yang berpotensi membuat televisi negara ini tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai amanat UU.

    "Komisi I perlu memastikan bahwa pemecatan ini bukan berdasar alasan yg emosional atau alasan yang tidak berdasar lainnya. Komisi I berkepentingan untuk memastikan bahwa reformasi atau perbaikan di tubuh TVRI tetap berjalan setelah langkah pemecatan Dirut TVRI oleh Dewan Pengawas," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.