Jokowi Pastikan Dewan Pengarah Ibu Kota Baru Tak Digaji

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko bidang Maritim Luhut Panjaitan (tengah) berbincang dengan CEO Grab Anthony Tan (kedua kiri), Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son (ketiga kiri), CEO Tokopedia William Tanuwijaya (kanan) dan President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata (kedua kanan) usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019. ANTARA

    Menko bidang Maritim Luhut Panjaitan (tengah) berbincang dengan CEO Grab Anthony Tan (kedua kiri), Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son (ketiga kiri), CEO Tokopedia William Tanuwijaya (kanan) dan President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata (kedua kanan) usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019. ANTARA

    Tempo.Co, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan negara tidak akan menggaji tiga orang warga negara asing yang menjabat sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Alasannya mereka sudah memiliki kekayaan yang besar.

    Tiga orang tersebut adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair. Jokowi mencontohkan Mohamed bin Zayed saja memiliki kekayaan mencapai US$ 1,4 triliun.

    "Enggak, enggak. Enggak kuat lah kita gaji beliau. Gak kuat, loh, ngegaji US$ 1,4 triliun. Apa yang mau saya gaji?," katanya saat berdialog dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020.

    Menurut Jokowi, dengan ditunjuk sebagai dewan pengarah saja sudah menjadi kehormatan yang besar bagi mereka. "Ini penghargaan yang tinggi. Kita ini negara besar, loh, bangsa besar, loh. Ini kerja besar dan akan jadi sejarah," ucap dia.

    Jokowi menuturkan pemerintah memilih ketiga orang itu lantaran memilki reputasi baik di dunia internasional. Harapannya, kata dia, kepercayaan terhadap Indonesia semakin meningkat sehingga memudahkan pemerintah untuk menjalin kerja sama dengan dunia internasional.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.