Lanjutkan Proyek Infrastruktur, NTT Utang Rp 900 M ke Bank

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Hutang. shutterstock.com

    Ilustrasi Hutang. shutterstock.com

    TEMPO,CO, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengajukan pinjaman sebesar Rp 900 miliar ke Bank Pembangunan Daerah (Bank NTT). Utang senilai hampir Rp 1 triliun itu akan digunakan untuk membangun kembali infrastruktur di NTT yang rusak.
     
    "Dana Rp 900 miliar itu untuk membangun ruas jalan provinsi yang rusak ringan dan rusak berat," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) NTT, Zakarias Moruk kepada Tempo, Jumat, 17 Januari 2020. Selanjutnya, utang senilai Rp 900 miliar akan dikembalikan dalam jangka waktu selama 3 tahun.
     
    Ruas jalan provinsi NTT adalah sepanjang 2.650 kilometer (km). Dari jumlah itu, ruas jalan yang baik sepanjang 1.743,88 km. "Sedangkan yang rusak 906,13 km," kata Zakarias.
     
    Menurut dia, ruas jalan yang akan dibangun berada di 23 segmen di 22 kabupaten/kota, dan setiap segmen akan dibangun sepanjang 10-15 km. "Ini terobosan baru dari pemerintah NTT," katanya.
     
    Terkait pengerjaan infrastruktur yang masih mangkrak di 2019, pengerjaan akan tetap dilaksanakan karena dananya telah diluncurkan ke tahun 2020. "Dana pekerjaan ruas jalan yang belum selesai, telah diluncurkan pada 2020," jelas Zakarias.
     
    Sejumlah proyek infrastruktur NTT yang telah selesai di antaranya ruas jalan Bokong-Lelogama di Kabupaten Kupang sepanjang 40 kilometer (km). Nilai proyek ini sebesar Rp175 miliar.
    Selain itu juga jalan Bealaing-Mukun-Mbazang section 2 di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) senilai Rp 14,1 M yang dikerjakan PT Agogo Golden Group (AGG).
     
    Adapun progress pekerjaan infrastruktur jalan di ruas Bokong-Lelogama baru mencapai 70 persen, sehingga pekerjaan masih dilanjutkan. Sedangkan, proyek jalan Bealaing-Mukun- Mbazang baru sekitar 60 persen.
     
    Yohanes Seo

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.