TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi bantahan dugaan korupsi yang disampaikan Direktur Utama PT Asabri (Persero).
Dia menyebut selama ini belum pernah ada orang yang mengaku bahwa sebuah perusahaan yang dipimpin terindikasi korupsi.
“Mana ada orang tidak membantah kalau tidak ada kasus seperti itu. Tunjukkan ke saya apa ada orang yang mengalami kasus seperti itu, tidak membantah,” katanya di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.
Mahfud mengajak masyarakat menunggu hasil pemeriksaan pihak kepolisian. Dia bahkan mengaku sudah memiliki angka kerugian atau kejelasan terkait dugaan korupsi di tubuh asuransi plat merah itu.
“Saya sudah punya angka, saya tahu kasusnya sehingga saya akan mengawasi sebagai Menko (Polhukam),” ujarnya.
Dia menyerahkan kasus tersebut ke aparat kepolisian. Apalagi jumlah personel kepolisian yang terdaftar di Asabri sekitar 600.000 orang, sedangkan anggota TNI hanya sekitar 360.000 prajurit.
Setelah ditangani oleh Polisi, kasus ini tidak akan lagi dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan Agung. Pasalnya, penegakan hukum suatu kasus hanya ditangani oleh satu instansi penegakan hukum.
Menurutnya kasus Jiwasraya dan Asabri tidak bisa disamakan. Pasalnya Jiwasraya mengalami kerugian besar sedangkan PT Asabri masih memiliki dana sisa meski sebagiannya telah lenyap.
“Tetapi yang habis ini, juga ini harus diselidiki oleh polisi karena itu terjadi penurunan dari tahun 2018 - 2019,” sebutnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero) Sonny Widjadja membantah telah adanya kerugian di perusahaan itu.
Dia menyatakan bahwa informasi itu merupakan kabar yang tidak benar. "Saya tegaskan kepada seluruh personel TNI/Polri, bahwa iuran yang dibayarkan aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi. Kepada pihak-pihak yang ingin berbicara tentang Asabri harap menggunakan data dan fakta yang sudah terverifikasi," katanya di Kantor Pusat Asabri, Kamis, 16 Januari 2020.
Sonny juga meminta masyarakat menghentikan berbagai pembicaraan dan pendapat yang cenderung tendensius hingga berujung ke hal negatif.
