Bentuk SWF, Jokowi Sebut USD 20 Miliar Siap Masuk ke Indonesia

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat menerima Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat menerima Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan ada aliran dana besar yang siap masuk ke Indonesia. Syaratnya aturan mengenai lembaga pengelola investasi negara (sovereign wealth fund/SWF) harus sudah siap terlebih dahulu.

    "Begitu aturan SWF keluar akan ada inflow minimal US$ 20 miliar," katanya saat membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di The Ritz Carlton Pacific Place Sudirman, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

    Menurut Jokowi, aturan mengenai SWF ini akan tertuang pula dalam Omnibus Law yang sedang pemerintah usulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Karena di situ (Omnibus Law) ada yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja, perpajakan, dan lain-lain. Tetapi yang menyangkut sektor keuanga, kita akan punya aturan mengenai Sovereign Wealth Fund," tuturnya.

    Jokowi menjelaskan, ada sejumlah lembaga siap masuk dan menanamkan modalnya di SWF Indonesia ini. "Gak usah saya sebutkan. Dan angin ini akan lebih besar lagi apabila pasal-pasal yang kami ajukan ke DPR disetujui sehingga pergerakan ekonomi kita akan tumbuh lebih baik," tuturnya.

    Karena itu, Jokowi menyatakan akan mengacungkan dua jempolnya untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) andai pembahasan RUU Omnibus Law rampung dalam waktu 100 hari. Ia mengajak semua pihak untuk mengapresiasi DPR jika hal itu benar terjadi.

    "Saya akan angkat dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari, tidak hanya saya tapi saya kira bapak, ibu, dan saudara-saudara semua juga acungkan jempol jika itu bisa diselesaikan dalam 100 hari," katanya.

    Jokowi menjelaskan Indonesia harus terlepas dari defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Salah satu sumber masalah adanya banyaknya peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah yang dirasa menghambat.

    Menurut Jokowi, Indonesia harus sigap menyikapi perubahan di dunia yang juga berlangsung sangat cepat dan setiap saat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Jika regulasi Indonesia kaku, kata dia, perubahan yang terjadi tidak bisa direspon dengan cepat.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.