TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung gagasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mereformasi industri keuangan nonbank. Ia berujar saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukannya.
"Saya setuju bahwa perlu reformasi di bidang lembaga keuangan nonbank baik asuransi maupun dana pensiun, dan lain-lain. Ini penting dan inilah saatnya kita melakukan reform," katanya saat membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di The Ritz Carlton Pacific Place Sudirman, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.
Jokowi menjelaskan reformasi industri keuangan nonbank ini ingin meniru kesuksesan reformasi perbankan yang berlangsung pada 2000-2005 silam. Reformasi perbankan saat itu, menurut Jokowi, mampu membuat stabilitas keuangan Indonesia makin baik.
"Sehingga lembaga keuangan nonbank juga memerlukukan reformasi baik dari sisi pengaturan, sisi pengawasan, dan permodalan," katanya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu berharap dengan adanya reformasi di industri keuangan nonbank bisa menambah kepercayaan publik. "Jangan sampai ada distrust sehingga menganggu ekonomi kita secara umum," ucap Jokowi.
Meski mendukung reformasi industri keuangan nonbank, Jokowi menampik jika rencana ini karena masalah Jiwasraya dan Asabri. "Ya, kebetulan pas ada peristiwa Jiwasraya tapi enggak," ucap dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso angkat bicara soal merebaknya kasus gagal bayar di antaranya yang menerpa perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Khususnya karena kasus dugaan pelanggaran tata kelola keuangan ini berisiko menggerus kepercayaan masyarakat.
"Sebenarnya industri ini tidak terlalu terimbas, dengan isu yang sedang kita tangani. Namun kita akui kita perlu lebih serius, karena industri ini perlu reformasi," tuturnya.
Di depan Jokowi, Wimboh melaporkan bahwa hingga akhir 2019 premi industri asuransi masih tumbuh. Premi asuransi komersial tumbuh 6,1 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp 261,6 triliun atau terakselerasi dibanding 2018 yang hanya naik 4,1 persen.
