Jokowi Sudah Terima Laporan Lengkap Kasus Jiwasraya dan Asabri

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah karyawan melakukan swafoto dengan Presiden Jokowi saat menyambangi Kantor Kementerian PPN/BAPPENAS, Jakarta, Kamis 16 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

    Sejumlah karyawan melakukan swafoto dengan Presiden Jokowi saat menyambangi Kantor Kementerian PPN/BAPPENAS, Jakarta, Kamis 16 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan telah menerima laporan lengkap tentang permasalahan Jiwasraya dan Asabri. "Sudah, sudah. 100 persen sudah," katanya usai membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di The Ritz Carlton Pacific Place Sudirman, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

    Jokowi menjelaskan, ia telah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso untuk menyelesaikan persoalan ekonominya. Sementara urusan hukum, kata dia, bakal ditangani Jaksa Agung St. Burhanuddin. "Saya kira penting untuk diselesaikan," tuturnya.

    Mantan gubernur DKI Jakarta ini mendukung gagasan OJK untuk mereformasi industri keuangan nonbank. "Baik itu asuransi, baik dana pensiun memang memerlukan sebuah reform," ucap Jokowi.

    Jokowi berujar, reformasi industri keuangan nonbank ini ingin meniru kesuksesan reformasi perbankan yang berlangsung pada 2000-2005 silam. Reformasi perbankan saat itu, menurut Jokowi, membuat stabilitas keuangan Indonesia makin baikl.

    "Sehingga lembaga keuangan nonbank juga memerlukukan reformasi baik dari sisi pengaturan, sisi pengawasan, dan permodalan," katanya.

    Meski mendukung reformasi industri keuangan nonbank, Jokowi menampik jika rencana ini karena masalah Jiwasraya dan Asabri. "Ya, kebetulan pas ada peristiwa Jiwasraya tapi enggak," ucap dia.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.