Erick Thohir Sebut Likuiditas Asabri Masih Aman

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Djakarta Theater, Ahad, 22 Desember 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Dari kiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Djakarta Theater, Ahad, 22 Desember 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menegaskan saat ini likuiditas PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), masih terhitung aman. Karena itu, ia menyebut belum diperlukan adanya suntikan dana bagi perusahaan asuransi plat merah tersebut, meski diduga ada penempatan investasi yang salah.

    "(Penempatan investasi yang salah) nggak (menggangu likuiditas), prosesnya dibedakan. Proses bahwa kepastian prajurit itu akan tetep berjalan tapi proses hukum tentu itu ada lain lagi," kata Erick Thohir saat ditemui di Kantor Presiden, di Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2020.

    Ia mengatakan berbeda dengan Jiwasraya yang investasinya sudah banyak merugi, Asabri masih tergolong cukup baik. "Likuiditas Asabri dijamin aman. Karena cash flow asetnya semua masih bagus," kata Erick Thohir. 

    Asuransi Asabri, kata Erick, memang menjadi domain pemerintah. Artinya, cashflow yang diberikan itu sangat konsisten dari Menteri Keuangan. Hal ini memastikan bahwa tidak ada isu cashflow akan terhenti. "Apalagi untuk prajurit sudah pasti itu digaransi," kata Erick.

    Untuk penempatan investasi yang diduga bermasalah, Erick Thohir menyerahkannya pada penegak hukum. Ia menyebut Kapolri sudah turun tangan untuk menyelidiki kasus ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.