BPS: Angka Kemiskinan September 2019 Turun jadi 9,22 Persen

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga beraktivitas di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa 5 November 2019. Presiden Joko Widodo mengklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 10.96 persen pada tahun 2014 menjadi 9.41 persen pada Maret 2019. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    Warga beraktivitas di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa 5 November 2019. Presiden Joko Widodo mengklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 10.96 persen pada tahun 2014 menjadi 9.41 persen pada Maret 2019. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat angka kemiskinan pada September 2019 mencapai 9,22 persen. Angka ini turun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018.

    Sementara jumlah penduduk miskin pada September 2019 tercatat 24,79 juta orang. Angka tersebut turun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018.

    Dalam menghitung angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan).

    "Metode ini dipakai BPS sejak tahun 1998 supaya hasil perhitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (secara apple to apple)," kata Kepala BPS Suhariyanto saat jumpa pers, Rabu, 15 Januari 2020.

    Namun meskipun secara total kemiskinan turun, tapi masih ada permasalahan tingginya disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan masih tinggi. Persentase kemiskinan di kota pada September 2019 tercatat 6,56 persen, sedangkan persentase kemiskinan di perdesaan mencapai 12,60 persen.

    "Jadi kita masih perlu berupaya lebih keras lagi untuk menurunkan kemiskinan di daerah perdesaan yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian," ucap Suhariyanto.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.