Ahok Klaim Didukung Penuh Pemerintah Perbaiki Strategi Pertamina

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Presiden Moeldoko usai melakukan pertemuan tertutup dengan Komisaris Utama di PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kantor Staf Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 14 Januari 2020. Pertemuan membahas stabilitas harga minyak dan gas. TEMPO/Subekti.

    Kepala Staf Presiden Moeldoko usai melakukan pertemuan tertutup dengan Komisaris Utama di PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kantor Staf Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 14 Januari 2020. Pertemuan membahas stabilitas harga minyak dan gas. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan pemerintah mendukung langkah perusahaan pelat merah itu untuk memperbaiki strategi. "Intinya Kepala Staf Kepresidenan akan mendukung saya secara penuh agar tujuan semua dari Presiden tercapai," kata Ahok, di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.

    Ahok telah menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membahas sejumlah isu antara lain upaya atas arahan Presiden untuk menurunkan harga gas industri, serta pengelolaan strategi di Pertamina. 

    Terkait harga gas untuk industri yang tinggi, Ahok menjelaskan pemerintah sudah mengetahui adanya pihak yang tidak efisien dalam mengelola penyaluran gas. Adapun untuk memberantas mafia migas guna menurunkan harga gas industri, Ahok menyerahkannya kepada pemerintah.

    Sementara itu, Moeldoko mengatakan upaya hukum untuk mengatasi mafia migas akan dipertimbangkan. "Intinya bahwa semua kebijakan Presiden dalam konteks migas ini harus bisa berjalan sebaik-baiknya dan tidak ada sedikit pun yang bisa menghalangi," ujarnya.

    Presiden Jokowi, ujar Moeldoko, kerap menekankan perbaikan sektor migas sehingga dapat menurunkan harga gas industri. Hal itu dibutuhkan sehingga daya saing industri di dalam negeri meningkat dan bisa memberi efisiensi di lini produksi.

    Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga sebelumnya menyebutkan tugas utama Ahok adalah mendorong impor BBM turun. Dalam menurunkan impor migas itu bisa menggunakan berbagai macam cara, seperti pakai energi baru terbarukan (EBT).

    Selain itu, memanfaatkan B30 (atau 30 persen minyak sawit untuk solar), juga bisa mengurangi ketergantungan impor Indonesia. Ahok juga ditargetkan untuk mengegolkan proyek pengembangan kilang minyak atau Refinery Development Master Plan alias RDMP.

    Seperti halnya Kilang Cilacap  saat ini, kelanjutan proyek itu masih sumir. Kerja sama Pertamina dan Saudi Aramco yang dimulai empat tahun lalu pun belum ada kepastian. "Pokoknya bagaimana turunkan impor BBM itu target untuk Pak Ahok. Kilang dibangun dan sebagainya itu bagian turunkan impor," ungkap Arya.

    Adapun sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya meminta Pertamina mempercepat pengembangan kilang minyaknya agar bisa selesai tepat waktu. Hal ini seiring dengan kebutuhan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang terus membumbung. Saat ini, dari empat proyek pengembangan, baru dua yang sudah bergulir, yaitu Kilang Balikpapan dan Kilang Cilacap.

    ANTARA | EKO WAHYUDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.