Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2019, Serapan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM 94 Persen

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, memberikan penghargaan pada wakil Lembaga Pengelola Hutan Nagari Taram yang disaksikan  Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki dan Direktur utama TEMPO Media Group Toriq Hadad dalam acara Festival Pesona Perhutanan Sosial Nasional Awarding Tokoh Perhutanan Sosial 2019 di kantor KLHK, Jakarta, Kamis 28 November 2019. Program Perhutanan Sosial adalah salah satu solusi untuk mencegah perusakan hutan. TEMPO/Subekti.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, memberikan penghargaan pada wakil Lembaga Pengelola Hutan Nagari Taram yang disaksikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki dan Direktur utama TEMPO Media Group Toriq Hadad dalam acara Festival Pesona Perhutanan Sosial Nasional Awarding Tokoh Perhutanan Sosial 2019 di kantor KLHK, Jakarta, Kamis 28 November 2019. Program Perhutanan Sosial adalah salah satu solusi untuk mencegah perusakan hutan. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan bahwa realisasi anggaran kementerian yang dinaunginya pada tahun 2019 hanya sebesar 94 persen. Padahal, total pagu yang disediakan mencapai Rp 961,4 miliar.

"Anggaran total sekitar 900-an miliar dan realisasi sekarang 94 persen," ujar Teten Masduki di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.

Teten menjelaskan, pagu anggaran yang disediakan pada tahun 2019 digunakan untuk lima program utama pada Kementerian Koperasi dan UKM. Pertama adalah  untuk dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya yang menyerap anggaran mencapai Rp 210 miliar.

Program kedua, Kementerian Koperasi dan UKM menggunakan sebanyak Rp 86 miliar untuk keperluan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Realisasi tersebut hanya mencapai 98 persen dari pagu anggaran yang disediakan pada program tersebut mencapao Rp 87,7 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian program ketiga,  untuk peningkatan daya saing UMKM dan koperasi terserap anggaran sebesar Rp 506 miliar. Adapun  pagu yang ditetapkan untuk program ini mencapai Rp 550 miliar.

Selanjutnya program keempat untuk penguatan kelembagaan koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM hanya menggunakan Rp 25,9 miliar. Untuk program kerja terakhir, yakni peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro pun hanya menyerap Rp 82 miliatrdari pagu anggaran disiapkan program ini capai Rp 86 miliar.

Sehingga pada realisasi pagu anggaran 2019 sampai akhir tahun, Kementerian Koperasi dan UKM menyisakan dana senilai Rp 56 miliar yang tidak terserap. Oleh karena itu Teten menyatakan, untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun ini, program kerja kementeriannya telah disesuaikan sebesar 30 persen yang sudah direncanakan oleh Menteri Koperasi dan UKM sebelumnya, mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo dan Jokowi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

3 hari lalu

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2023 di Menko Perekonomian, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai 5,05 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.


Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

8 hari lalu

Shinta Widjaja Kamdani, CEO Sintesa Group.
Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.


Sri Mulyani Sebut Tidak Ada Perbedaan Belanja Bansos 2024 dengan Tahun sebelumnya

14 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara buka bersama di Aula AA Maramis  Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Sri Mulyani Sebut Tidak Ada Perbedaan Belanja Bansos 2024 dengan Tahun sebelumnya

Sri Mulyani mengatakan realisasi bansos Kemensos terbilang rendah pada periode Januari-Februari 2023.


Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

15 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

Muhadjir Effendy menyebut program perlinsos ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.


BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

16 hari lalu

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (tengah)/Tempo-Mitra Tarigan
BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.


Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

16 hari lalu

Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto menjelaskan soal integrasi sistem TikTik Shop dan Tokopedia di kantornya, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 April 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

Tokopedia menyatakan bersedia bekerja sama dan membantu penerapan aturan.


Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

18 hari lalu

Pengunjung mengunjungi salah satu stan pameran kerajinan tangan Inacraft 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, mengklaim Indonesia memiliki pangsa pasar sekitar 1,25 persen dalam industri kerajinan di dunia. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

Menteri Teten mengatakan bahwa RUU Perkoperasian untuk penguatan kelembagaan.


Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

18 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ketika ditemui di Smesco Jakarta pada Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta penundaan sertifikasi halal UMKM ditunda.


KemenkopUKM Fokus Kembangkan Startup di Empat Sektor Unggulan

23 hari lalu

KemenkopUKM Fokus Kembangkan Startup di Empat Sektor Unggulan

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menegaskan komitmennya untuk mengembangkan startup di empat sektor unggulan, yakni agribisnis, akuakultur, bisnis ramah lingkungan, dan teknologi.


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

25 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.