TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Cina Railway Liuyuan Group (CRLG) berniat melakukan investasi pembangunan infrastruktur di Provinsi Kaltim, kata Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekprov Kaltim Abu Helmi di Samarinda, Selasa, 14 Januari 2020.
Ia mengatakan CRLG merupakan BUMN terbesar kedua di Negara berjuluk Tirai Bambu itu. "Mereka mau berinvestasi di Kaltim. Menyangkut infrastruktur jalan tol, kereta api, dan bendungan. Ketiga ini minatnya. Mereka sudah berkeinginan,” kata Abu Helmi.
Dia menyebutkan keinginan BUMN Cina tersebut sejalan dengan peluang investasi Kaltim yang sangat terbuka dalam rangka membangun infrastruktur. Ada rencana pembangunan jembatan tol Balikpapan, jalan tol, rel kereta api, bendungan, dan normalisasi Sungai Karang Mumus Samarinda.
Lebih rinci, Abu Helmi mengatakan jembatan tol Balikpapan nantinya yang akan menghubungkan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda. Kemudian rencana pembangunan tol Samarinda – Bontang sepanjang sekitar 94 kilometer. “Mereka antusias ingin berinvestasi di sini,” katanya.
Begitu juga untuk proyek pembangunan rel kereta api Kubar – Paser – PPU – Balikpapan sepanjang sekitar 180 kilometer. Dulunya kegiatan ini ditangani PT Kereta Api Borneo. Bisa bekerja sama B to B (business to business). Pemerintah pusat, pemprov, dan pemkab akan membantu koordinasi fasilitasi pertemuan maupun mendukung koordinasi percepatan perizinan.
Untuk proyek bendungan Telake, Paser, mereka juga berminat. Untuk itu, disarankan melakukan langkah sama, yakni B to B dengan pihak perusahaan yang melaksanakan pembangunan bendungan.
“Terakhir untuk kegiatan normalisasi Karang Mumus Samarinda. Kita mendorong mereka berperan sebagai investor, bukan operator,” katanya.
Sebagai penunjang, Pemprov Kaltim akan mendampingi investor Cina tersebut untuk memperoleh data dan percepatan investasi perizinan untuk kemudahan berusaha.
Sebagai langkah awal, mereka diarahkan mendatangi perangkat daerah terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jalan Tol, Bendungan, maupun Karang Mumus. Sedangkan untuk kereta api disarankan menghubungi Dinas Perhubungan dan Bappeda untuk ketersediaan datanya.
