Jokowi Gaet Dana Rp 341 T dari UEA, RI Perlu Matangkan Proyek

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan akan ada realisasi investasi Uni Emirat Arab (UEA) di Indonesia sebelum akhir 2019. ANTARA

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan akan ada realisasi investasi Uni Emirat Arab (UEA) di Indonesia sebelum akhir 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Dari kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Uni Emirat Arab, kemarin, Indonesia berhasil meraup investasi senilai Rp314 triliun dari UEA. Setelah mendapatkan suntikan modal ini, maka pemerintah perlu segera mematangkan draf poin secara komprehensif sehingga proyek yang ditawarkan lebih terarah.

    Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyarankan pemerintah melakukan matching post dengan pihak UEA, sehingga komitmen investasi tersebut dapat menjawab kebutuhan kedua negara. “Ekspektasi investor juga akan lebih besar, sehingga komitmen yang besar ini tidak mentah,” kata Josua kepada Bisnis.com, Senin 13 Januari 2020.

    Josua menilai komitmen investasi dari UEA yang digaet dari kunjungan Jokowi tersebut memang menjadi peluang yang besar untuk menumbuhkan perekonomian di tengah tren global yang masih cenderung melambat. Sehingga, pemerintah perlu memanfaatkan momentum tersebut dengan optimal.

    Menurutnya, pemerintah perlu mematangkan berbagai proyek yang dapat ditawarkan untuk UEA, baik untuk proyek pembangunan ibu kota baru, atau proyek sektor lainnya seperti industri minyak dan gas. Apalagi, produksi migas di Indonesia menurun lantaran sumur-sumur minyak yang relatif tua sehingga perlu ada revitalisasi agar produksi minyak dapat didorong.

    “Ini menjadi kesempatan yang baik untuk meningkatkan investasi dari sisi kilang minyak di samping untuk proyek pembangunan ibu kota baru. Tapi ini juga perlu disesuaikan juga minat dari investor,” katanya.

    Untuk menjawab kebutuhan kedua negara, menurutnya, pemerintahan Jokowi perlu menjaga komunikasi dengan pihak UEA. Selain itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan dari sisi perijinan untuk memudahkan para investor. “Saya pikir ini krusial, komitmen penting jangan sampai tidak terealisasi,” katanya.

    BISNIS 

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.