Perbaiki Kinerja, Asabri Disarankan Gabung BPJS Tenaga Kerja

Reporter

Editor

Rahma Tri

Gedung Asabri. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah disarankan untuk segera menggabungkan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asabri) ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK). Hal ini perlu dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan pengawasan di tubuh badan asuransi sosial tersebut.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan kegagalan Asabri dalam menempatkan investasi hanya bisa diselesaikan pemerintah, tanpa melalui jalur antarbisnis. Sebab, Asabri merupakan perusahaan asuransi sosial, bukan perusahaan asuransi privat ataupun komersial.

Status sebagai perusahaan asuransi sosial itu juga yang membuat Asabri tidak mungkin mendapat investor strategis guna menutupi kebutuhan pendanaan. Sehingga, skema penggabungan Asabri dengan BPJS TK  dianggap lebih mudah, karena bisa dilakukan tanpa proses likuidasi.

"Hanya perlu kajian lebih detail, karena sudah ada peta jalan (road map) untuk masuknya Asabri ke BPJS TK. Jadi hanya mempersingkat waktu dari rencana sebelumnya di 2029," ujar Irvan kepada Antara, Selasa 14 Januari 2020.

Menurut Irvan, pengawasan Asabri harus lebih ketat karena perusahaan itu mengelola dana premi yang besar. Apalagi kebijakan penempatan investasi Asabri juga disalurkan ke instrumen saham yang perlu tata kelola objektif untuk memitigasi risiko penurunan nilai.

Sementara itu, sambil menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Irvan, pemerintah harus mampu mengungkapkan aktor intelektual yang membuat Asabri merugi karena gagal dalan penempatan investasi. "Dia harus mengembalikan dana investasi dari Asabri. Mau tidak mau harus begitu. Karena pemerintah tidak mungkin memberikan bailout (dana talangan) sesuai amanat di Undang-Undang PPKSK. Dicari investor strategis juga tidak bisa karena itu asuransi sosial," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan Mahfud MD menyebutkan, ada dugaan korupsi di Asabri lebih dari Rp 10 triliun. Mahfud ingin persoalan ini segera diproses secara hukum agar kebenaran dan kejelasan kasus dana pensiun Tentara Nasional Indonesia (TNI) terungkap.

Apalagi ada uang prajurit dan tentara yang telah mengabdi di Asabri. “Mungkin tidak kalah fantastis dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun,” kata Mahfud di Jakarta, JUmat 10 Januari 2020. 

Seperti halnya kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero, Asabri juga menempatkan portofolio investasi pada saham yang harganya anjlok sehingga terjadi depresiasi nilai aset secara drastis milik perusahaan.

ANTARA






Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

4 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Apa Itu Indeks Persepsi Korupsi?

9 jam lalu

Apa Itu Indeks Persepsi Korupsi?

Setiap tahun Transparency International merilis laporan indeks persepsi korupsi (IPK). Lalu, apa itu indeks persepsi korupsi?


Sosok Evelina Fadil Pietruschka, Bos Asuransi Wanaartha yang Diduga Lakukan Tindak Pidana

23 jam lalu

Sosok Evelina Fadil Pietruschka, Bos Asuransi Wanaartha yang Diduga Lakukan Tindak Pidana

OJK meminta Evelina Fadil Pietruschka kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas masalah asuransi Wanaartha. Siapa Evelina sebenarnya?


OJK Beberkan Langkah Penguatan Pengawasan Industri Asuransi, Apa Saja?

1 hari lalu

OJK Beberkan Langkah Penguatan Pengawasan Industri Asuransi, Apa Saja?

OJK membeberkan langkah yang dilakukan untuk memperkuat industri asuransi yang semakin melindungi konsumen. Salah satunya, dengan membenahi pengaturan dan pengawasan sektor asuransi.


Kasus Wanaartha, OJK: 854 Pemegang Polis Ajukan Tagihan ke Tim Likuidasi

1 hari lalu

Kasus Wanaartha, OJK: 854 Pemegang Polis Ajukan Tagihan ke Tim Likuidasi

OJK menyampaikan laporan terbaru dari Tim Likuidasi Wanaartha Life. Menurut OJK, sudah ada ratusan pemegang polis yang mengajukan tagihan ke TL.


OJK Beberkan Perkembangan Penyelesaian Kasus Asuransi Bumiputera, Manfaat Polis Turun?

1 hari lalu

OJK Beberkan Perkembangan Penyelesaian Kasus Asuransi Bumiputera, Manfaat Polis Turun?

OJK blak-blakan menjelaskan perkembangan terakhir soal penanganan masalah di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Seperti apa penjelasannya?


OJK Sebut Pengalihan Polis Nasabah Eks Jiwasraya ke IFG Life Masih Butuh Tambahan Modal

1 hari lalu

OJK Sebut Pengalihan Polis Nasabah Eks Jiwasraya ke IFG Life Masih Butuh Tambahan Modal

OJK membeberkan kabar terbaru dalam pengalihan polis dari eks nasabah Jiwasraya ke IFG Life. Seperti apa proses pengalihan polis tersebut?


OJK Minta Kresna Life Transparan Soal Rencana Penyehatan Keuangan

1 hari lalu

OJK Minta Kresna Life Transparan Soal Rencana Penyehatan Keuangan

OJK mengatakan sudah memeriksa Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang diajukan PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life / PT AJK).


OJK Berkukuh Pembentukan Tim Likuidasi Wanaartha Life Sesuai dengan Ketentuan

1 hari lalu

OJK Berkukuh Pembentukan Tim Likuidasi Wanaartha Life Sesuai dengan Ketentuan

OJK menegaskan Tim Likuidasi yang dibentuk usai Wanaartha Life dicabut izin usahanya telah sesuai aturan yang berlaku. Begini penjelasannya.


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

2 hari lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.