Dukung Larangan Kantong Plastik, Teten: Mendorong Produk UMKM

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas mengemas daging kurban menggunakan wadah besek bambu di Masjid Nurul Hilal, Cibulan, Jakarta Selatan, Ahad, 11 Agustus 2019. Panitia Kurban Idul Adha 1440 H/ 2019 Masjid Nurul Hilal menggunakan besek bambu menggantikan kantong plastik sebagai wadah pembungkus daging. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas mengemas daging kurban menggunakan wadah besek bambu di Masjid Nurul Hilal, Cibulan, Jakarta Selatan, Ahad, 11 Agustus 2019. Panitia Kurban Idul Adha 1440 H/ 2019 Masjid Nurul Hilal menggunakan besek bambu menggantikan kantong plastik sebagai wadah pembungkus daging. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyambut baik Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan. Menurut dia, aturan anyar yang berisi pelarangan penggunaaan kantong plastik sekali pakai itu berdampak positif bagi pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

    “Justru positif larangan kantong plastik ini. Justru mendorong kembali produk UMKM,” kata Teten di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.

    Teten menjelaskan, dengan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai ini, sektor  UMKM yang berfokus membuat kerajinan  bisa terus tumbuh. Sebab, banyak sentra industri yang membuat pembungkus dari bahan-bahan alami yang berguna sebagai substitusi kantong plastik.

    “Karena nanti kan kembali lagi kemasannya pakai daun pisang, lalu misalnya tas dari keranjang bambu atau pandan, terus kerajinan itu justru mendorong produk-produk UMKM,” kata Teten.

    Teten menekankan, pemerintah mesti konsisten dalam menerapkan aturan pelarangan kantong plastik tersebut. Dikarenakan permintaan masyarakat atas pembungkus pengganti dari kerajinan akan terus meningkat.

    “Kalau ada demand, pasti produk itu (kerajinan UMKM) naik lagi. Saya kira pemanfaatan, daun jati itu kan tidak terpakai padahal bisa dipakai pembungkus makanan. Itu menggairahkan UMKM,” tutur dia.

    Adapun, Pergub Nomor 142 Tahun 2019 merupakan aturan bagi para pengelola pasar baik swalayan maupun tradisional untuk menyediakan kantong ramah lingkungan dan menghindari penggunaan kantong plastik sekali pakai. Aturan tersebut berlaku sejak 31 Desember 2019 setelah diundangkan oleh Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. Tetapi mulai efektif berlaku pada Juli 2020 atau enam bulan setelah disahkan.

    Aturan tersebut telah digodok sejak 2018 melalui tahapan kajian dan penelitian. Waktu selama enam bulan sebelum aturan efektif diberlakukan, pihak pemerintah maupun pusat perbelajaan wajib melakukan sosialisasi kepada para pelanggannya.

    Dalam Pergub tersebut sudah diatur sanksi yang akan diberikan bila ada peritel yang ketahuan masih menggunakan kantong plastik sekali pakai. Sanksinya beragam, mulai dari peringatan hingga pembekuan izin usaha.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.