Jokowi ke Abu Dhabi, Borong Komitmen Investasi Rp 319 Triliun

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan akan ada realisasi investasi Uni Emirat Arab (UEA) di Indonesia sebelum akhir 2019. ANTARA

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan akan ada realisasi investasi Uni Emirat Arab (UEA) di Indonesia sebelum akhir 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Pangeran Sheikh Mohammed Bin Zayed ditandai dengan kesepakatan kerja sama dengan nilai hingga US$ 22,8 miliar atau senilai Rp 319,8 triliun untuk berinvestasi di Indonesia melalui Sovereign Welth Fund.

    Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan mengatakan bahwa kesepakatan kerja sama itu menjadi sejarah tersendiri bagi Indonesia karena secara nilai cukup besar.

    “Ini belum pernah ada deal sebesar ini. Dan lebih dari pada itu saya melihat tadi waktu tete a tete (pertemuan empat mata) dan makan malam rombongan Bapak Presiden dengan, apa namanya, Crowned Princes. Pertemuan betul-betul sangat cair sekali, dan Muhammad bin Zayed ini menghormati Presiden Jokowi sebagai Big Brother dia,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi di Sekretariat Kabinet, Senin, 13 Januari 2020.

    Adapun, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengemukakan kepercayaan dari Uni Emirat Arab (UEA) muncul sejak Juli 2019 yang lalu, sekitar 7 bulan yang lalu, saat Pangeran Sheikh Mohammed Bin Zayed berkunjung di Indonesia.

    Setelah pertemuan itu, Jokowi menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi sebagai contact person dari pihak Indonesia, sementara dari UEA ditunjuk satu menteri yang melakukan komunikasi secara intensif. “Hasilnya dalam 7 bulan, kita bisa menyelesaikan perjanjian-perjanjian,” katanya.

    Kerja sama itu, kata Retno merupakan kesepakatn konkret yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. “Saya yakin ini merupakan refleksi dari trust dunia terhadap Indonesia. Jadi, selain masalah investasi kita juga melakukan kerja sama lainnya.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.