Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anton Leonard menyebutkan pemerintah seharusnya memiliki konsep matang sebelum mengirim nelayan Pantura ke Natuna untuk mengisi kekosongan di perairan yang sering didatangi kapal asing pencuri ikan itu.
Salah satu konsepnya bisa berbentuk rencana transmigrasi. Bentuknya bisa dimulai dengan merumuskan kesepakatan antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Jawa Tengah dalam hal pemindahan nelayan itu. Bila perlu, kata Arnold, nelayan Pantura bertransmigrasi ke Natuna bukan sekedar berangkat-pulang mencari ikan di sana.
Pemerintah Provinsi Kepri atau Pemerintah Kabupaten Natuna, kata Anton, wajib menyediakan lahan sebagai tempat tinggal transmigran itu. Sementara nelayan yang akan bertransmigrasi dipilih oleh Pemprov Jateng.
"Yang utama konsepnya dulu. Supaya permanen transmigrasi saja. Dipilih mungkin 500 KK, lahannya berapa, disiapkan," ujar Anton, Ahad, 12 Januari 2020.
Anton menyatakan, hal yang tak kalah pentingnya adalah pemerintah pusat wajib memberikan pelatihan, gambaran situasi, hingga bantuan kapal untuk mereka. "Nelayan dilatih untuk tangkap ikan di ZEE. Kapal disediakan untuk ZEE bukan kapal kecil. Kapal yang siapkan KKP ukuran di atas 150 GT," ucapnya.
Begitu pula dengan alat tangkap. Harus disesuaikan dengan kondisi perairannya. Misalnya menggunakan pukat hela yang menurut Anton sejatinya tidak merusak lingkungan apabila dipakai di wilayah ZEEI, bukan di bawah 12 mil.
Bahan baku juga harus disediakan melalui bantuan pemerintah sebagai permulaan dan yang paling penting, sosialisasi dengan masyarakat setempat agar tidak terjadi gesekan.
Sebagai jangka panjang, pemerintah perlu memikirkan akan dibawa ke mana ikan-ikan hasil tangkapan dari laut Natuna.
Ikan hasil tangkapan dari laut Natuna harus diputksan bakal diproses langsung di sana kemudian diekspor, apakah dibawa ke pulau Jawa, atau mungkin dikembangkan di Kalimantan. Semua harus berdasarkan kajian matang dan tentunya anggaran yang besar. "Yang utama konsepnya dulu. Jangan dibikin proyek biasa, ini proyek khusus, jangan sesaat," ucap Anton.
Lagi pula konsep matang diperlukan nantinya sebagai contoh menangani kejadian serupa di wilayah lain seperti Miangas dan Biak yang juga berbatasan dengan laut lepas. Pemerintah berencana memobilisasi 470 nelayan dan sejumlah kapal ikan menuju laut Natuna. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut saat ini sudah ada 120 nelayan dari Pantai Utara Jawa (Pantura) yang mau mencari ikan di wilayah tersebut.
BISNIS
Iklan
