Uni Eropa Diskriminasi Sawit RI, Jokowi: Soal Perang Bisnis

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat menerima Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat menerima Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram dengan tudingan Uni Eropa yang menilai produk turunan kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan. Menurutnya, tuduhan itu tidak lain alasannya hanya persaingan bisnis antarnegara, karena Benua Biru lebih banyak memproduksi minyak bunga matahari.

    "Uni Eropa memunculkan isu bahwa CPO tidak ramah lingkungan. Saya kira, isu ini hanya soal perang bisnis antarnegara saja. CPO ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang mereka hasilkan," kata Jokowi melalui akun media sosial Instagram resminya, Sabtu, 11 Januari 2020.

    Adapun berdasarkan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang diterapkan Uni Eropa memasukkan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi.

    Kemudian Jokowi menjelaskan, bahwa sawit Indonesia sangat potensial karena mempunyai ladang yang luas, sehingga bisa memproduksi sekitar 46 juta ton minyak sawit per tahun. "Indonesia memiliki 13 juta hektare kebun kelapa sawit dengan produksi kurang lebih 46 juta ton per tahun," ujarnya.

    Guna melawan diskriminasi tersebut, Jokowi berkeinginan untuk mengubah pola pikir yang sebelumnya hanya mengandalkan ekspor komoditas dari bahan mentah, menjadi kepada produk yang sudah diolah dan memiliki nilai tambah, agar tidak mudah dipermainkan oleh pasar.

    "Sekarang kita ubah. CPO lebih banyak kita pakai untuk kebutuhan domestik. Kita jadikan campuran untuk biodiesel melalui program B20 tahun lalu, kini mulai B30, dan nanti jadi B50," kata Jokowi.

    Menurutnya, dengan mengubah minyak sawit menjadi bahan baku yang memiliki nilai tambah seperti bio diesel, hal tersebut bisa menghemat pengeluaran impor migas mencapai Rp 110 triliun per tahun.

    "Tak perlu khawatir tidak diminati oleh pasar. Bayangkan, dengan B30, kita menghemat kurang lebih Rp 110 triliun per tahun," ungkapnya.

    Sehingga Jokowi mengatakan untuk mengalihkan ekspor bahan mentah
    seperti nikel, bauksit, timah, batu bara, hingga kopra untuk ditingkatkan daya gunanya agar nilainya meningkat, dan  Indonesia menjadi bangsa yang mandiri.

    "Dengan cara itulah, di tengah situasi global yang penuh tantangan, Indonesia mampu tetap berdiri tegak dalam memperjuangkan kepentingan nasional," ungkapnya.

    EKO WAHYUDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.