Tempo.Co, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy tidak mempersoalkan adanya kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Netflix. Kemarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menggadeng Netflix.
Saat ditanyakan ihwal kontroversi kerja sama ini Netflix karena belum membayar pajak di Indonesia, Muhadjir menanggapinya santai dan tertawa. "Hahaha, yang penting untuk kebaikan semua saja," kata dia saat ditemui usai menghadiri Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2020.
Muhadjir pun tidak mempersoalkan jika kebijakan ini diambil sendiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim tersebut. Dalam susunan kabinet, Muhadjir menjadi koordinator yang membawahi Nadiem. "Kan tidak harus semuanya lapor," kata dia.
Tak banyak komentar yang diberikan Muhadjir, setelah itu, ia berlalu dengan mobil Innova Venture hitam dengan plat nomor RI 16, meninggalkan lokasi acara.
Kemarin, Kemendikbud resmi menjalin kerjasama dengan Netflix untuk mengembangkan perfilman Indonesia lewat berbagai program peningkatan kapasitas.
"Kemitraan yang diluncurkan hari ini baru tahap pertama dari suatu program kebudayaan yang bersifat lebih inovatif," kata Nadiem Makarim dalam keterangan pers di Gedung A Kemendikbud, Jakarta Pusat, siang ini, Kamis, 9 Januari 2020.
Kerja sama ini menuai perhatian. Sebab di dalam negeri, tidak semua menerima Netflix. Salah satunya Telkomsel yang telah memblokir.
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga tengah berupaya menarik pajak dari perusahaan seperti Netflix yang sekarang masih nihil. Di Australia dan Singapura sudah menetapkan pajak untuk Netflix namanya Netflix Tax," ujar dia pada 29 Oktober 2019.
