Erick Thohir Akan Bentuk Holding Rumah Sakit

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo meninjau dapur umum posko bencana banjir Cengkareng, Ahad, 5 Januari 2019. TEMPO/EKO WAHYUDI

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo meninjau dapur umum posko bencana banjir Cengkareng, Ahad, 5 Januari 2019. TEMPO/EKO WAHYUDI

    Tempo.Co, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal merealisasikan Initial Public Offering (IPO) dari holding rumah sakit. Upaya IPO ini dilakukan untuk menjalankan Good Corporate Governance (GCG) di rumah sakit milik BUMN, dengan melibatkan pengawasan publik.

    “Strukturnya masih dibahas, tapi nanti ini bisa tingkatkan service dan expertise-nya,” kata Erick Thohir saat ditemui di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2020. Dengan demikian, kualitas dari rumah sakit BUMN bisa meningkat dan dipercaya di dalam negeri.

    Holding rumah sakit ini sebelumnya telah dibentuk sejak Maret 2017, di era Menteri BUMN sebelumnya, Rini Soemarno. Saa itu, ada 70 rumah sakit milik BUMN yang bergabung dalam holding. 

    Di antaranya yaitu rumah sakit milik PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, PT Pelindo I-III, PT Pelni,  PT Pertamina, dan BUMN lainnya. Saat itu, IPO sudah direncanakan namun belum terwujud sampai saat ini.

    Saat ini, kata Erick Thohir, defisit neraca di sektor kesehatan Indonesia saat ini masih cukup tinggi, hingga US$ 6 miliar atau sekitar Rp 84 triliun. Situasi ini terjadi karena banyak orang Indonesia yang memilih untuk berobat di luar negeri. “Karena industri kesehatan kita, mohon maaf, belum dipercaya,” kata dia.

    Itu sebabnya, holding dan IPO ini menjadi salah satu cara pemerintah meningkatkan kualitas rumah sakit di tanah air. Sebab saat ini saja, kata Erick Thohir, total keseluruhan pendapatan dari rumah sakit BUMN ini mencapai Rp 5 triliun per tahun. “Saya aja kaget, tapi ini kan bisa difokuskan,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.