Tempo.Co, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memilih mengkaji dua usulan untuk mengurangi harga gas untuk industri. Keduanya yaitu pengurangan atau penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai US$ 2,2 per MMBTU (Million Metric British Thermal Unit) dan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) untuk gas.
“Dari 3 alternatif, kami ambil poin 1 dan 2 untuk kami evaluasi,” kata Arifin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2020. Dengan demikian, Arifin tidak memilih usulan ketiga yaitu kemudahan importasi gas oleh swasta untuk daerah industri tertentu.
Presiden Joko Widodo sebelumnya kesal dengan harga gas industri yang tak kunjung turun. Jokowi geram harga gas tak kunjung turun, padahal sudah ada perintah tiga tahun lalu lewat Peraturan Presiden Nomor Nomor 40 Tahun 2016. “Saya tadi mau ngomong yang kasar, tapi enggak jadi” kata dia pada Senin, 6 Januari 2020.
Lewat aturan tersebut, pemerintah ingin agar harga gas hanya sekitar US$ 6 per MMBTU. Harga tersebut diharapkan bisa diterima oleh sejumlah industri strategis, salah satunya industri petrokimia. Namun kenyataan di lapangan, harga gas rata-rata masing berkisar US$ 8 sampai US$ 9.
Meski demikian, Arifin mengatakan pihaknya masih melakukan pemetaan atas kedua opsi tersebut masih dikaji untuk bisa digabungkan dalam penerapannya. Ia memastikan, Kementerian ESDM akan terus memastikan agar industri bisa mendapatkan harga gas yang kompetitif beberapa waktu ke depan.
Targetnya, keputusan soal opsi mana yang dipilih bisa lahir pada Maret 2020. Namun, khusus untuk DMO, Arifin menegaskan pentingnya opsi ini. “Kewajiban alokasi dalam negeri ini penting, bisa menghambat impor,” kata dia.
