TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan proyek infrastruktur perhubungan yang dikerjasamakan dengan investasi Cina tidak terpengaruh dengan polemik dengan negara tersebut di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
"Nggak ada (pengaruh), jalan saja dan lancar," katanya, usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di sebuah restoran di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.
Menurut dia, persoalan Natuna dengan proyek dan investasi yang sedang digarap harus bisa dibedakan meski sama-sama berkaitan dengan Pemerintah Cina. "Saya pikir kita mesti pisahkan, ya, antara Natuna dengan kegiatan-kegiatan investasi," katanya.
Indonesia memiliki kerja sama dengan Cina dalam berbagai proyek, termasuk infrastruktur perhubungan, seperti pengembangan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer.
Porsi pendanaan proyek tersebut terbagi dua, 75 persen ditanggung Cina Development Bank (CDB) dan 25 persen dari ekuitas pemegang saham Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC).
Saham KCIC dimiliki oleh lima badan usaha Cina sebesar 40 persen, serta empat perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60 persen).
Budi mengatakan pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tinggal menyisakan satu persen dan ditargetkan rampung pada Januari 2020.
Selain proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Cina juga menangani berbagai proyek infrastruktur perhubungan di Indonesia. "Kereta cepat, kemudian ada beberapa pelabuhan yang sedang dibicarakan (dengan Cina)," kata Menhub.
