Tempo.Co, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan rasio utang 29,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB per Desember 2019. Nilai itu menunjukkan posisi utang pemerintah hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp 4.778 triliun.
"Rasio utang terhadap PDB 2018 sebesar 29,98 persen, sementara akhir 2019 sebesar 29,8 persen PDB, artinya terjadi penurunan. Penarikan utang kita itu lebih kecil pertumbuhannya dibandingkan GDP nominal kita," kata Luky di gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020.
Posisi utang saat ini mengalami penurunan dibandingkan dengan November 2019 yang sebesar Rp 4.814,3 triliun. Begitu pula lebih rendah dari rasio di Desember 2018. Sedangkan secara nominal lebih besar, yaitu Rp 4.418 persen.
Mengacu pada Undang-undang 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara memperbolehkan rasio utang hingga menyentuh 60 persen terhadap PDB.
Kemenkeu juga mencatat realisasi pembayaran bunga utang pada 2019 mencapai Rp 275,5 triliun. Realisasi pembayaran bunga utang 2019 itu mencapai 99,9 persen atau Rp 275,89 triliun dari pagu.
"Pertumbuhan pembayaran utang kita untuk tahun 2019 juga makin membaik, tadi saya sampaikan kita mengalami penurunan, pertumbuhannya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di lokasi yang sama.
Dia mengatakan pertumbuhan pembayaran bunga utang itu menurun jadi 6,8 dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, kinerja Surat Berharga Negara atau SBN di tengah ekonomi global juga yield sun 10 tahun turun.
"SUN denominasi dolar turun 35 persen, cost of borrowing turun cukup drastis, utang kita terjaga rendah. Dengan begitu manfaat APBN-nya bisa ditingkatkan untuk masyarakat dan ekonomi," ujarnya.
Adapun alokasi pembayaran bunga utang masuk dalam pos belanja non kementerian/lembaga yang jumlahnya sebesar Rp 778,89 triliun. Pada 2019, realisasi belanja non K/L mencapai Rp 662,6 triliun.
Dalam belanja non K/L, terdapat juga belanja subsidi yang anggarannya mencapai Rp 224,32 triliun. Realisasi pada 2019 tercatat sebesar Rp 201,8 triliun atau sudah 90 persen.
