Soal Natuna, Luhut Tak Akan Barter Kedaulatan dengan Investasi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pergerakan KRI dengan kapal Coast Guard Cina terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai di Laut Natuna, Sabtu, 4 Januari 2020. Pangkogabwilhan I TNI Laksamana Madya Yudo Margono mengatakan kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Pergerakan KRI dengan kapal Coast Guard Cina terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai di Laut Natuna, Sabtu, 4 Januari 2020. Pangkogabwilhan I TNI Laksamana Madya Yudo Margono mengatakan kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Tempo.Co, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tak ada sangkut paut antara persoalan klaim wilayah Natuna Utara dan besarnya investasi Cina yang masuk ke Indonesia. Ia menegaskan bahwa negara tak sedang membarter kedaulatan dengan dana segar.

    "Tidak mungkin kita menukar kedaulatan dengan investasi. Tapi apakah dengan bertengkar masalah akan selesai?" ujar Luhut seusai mengikuti ibadah Natal di kantor Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada Selasa siang, 7 Januari 2020.

    Pernyataan itu disampaikan untuk menjelaskan sikap negara yang saat ini memilih melakukan pendekatan diplomasi dengan Cina guna mencari jalan keluar ketimbang mengongkang senjata. Luhut mengatakan, dengan kondisi saat ini, Indonesia tidak terlampau siap untuk memutuskan perang.

    Hubungan Cina-Indonesia sebelumnya memanas setelah adanya klaim batas perairan Natuna Utara dari Negeri Tirai Bambu. Klaim Cina ini mengacu pada Nine Dash-Line atau sembilan garis batas imajiner yang secara tegas ditolak oleh Indonesia.

    ADVERTISEMENT

    Indonesia menolak klaim itu lantaran tidak berlandaskan hukum internasional yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Klaim itu juga mendorong Cina melakukan pelanggaran atas Zona Ekonomi Ekslusuf Indonesia.

    Untuk memperkuat wilayah kedaulatan di perairan Natuna Utara, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengebut perancangan undang-undang omnibus law terkait kelautan di ZEE. Luhut mengatakan, dalam beleid itu, wewenang coast guard atau penjaga pantai akan sepenuhnya disatukan dalam Badan Keamanan Laut atau Bakamla.

    Di sisi lain, Luhut juga menekankan perlunya peningkatan kegiatan nelayan di perairan Natuna Utara agar wilayah itu tak kosong. Ia memastikan akan menggeber pembangunan pangkalan nelayan yang sejatinya sudah dirancang bertahun-tahin lampau.

    "Kami akan pindahkan nelayan dari pantai utara masuk ke sana (Natuna), juga dari Sumatera Utara. Lalu Indonesia juga akan punya tanker di sana. Kita sudah kerja sama dengan Kementerian Pertahanan," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.