Jokowi Minta Harga Gas Turun 3 Bulan, Luhut: Apa yang Tak Mungkin

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

    Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis harga gas bisa diturunkan dalam tiga bulan ke depan seperti permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Saat ini, mahalnya harga gas diduga disebabkan harga yang sudah tinggi di hulu. "Apa yang tidak mungkin," ujar dia di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.

    Luhut mengatakan Presiden sudah meminta agar penurunan harga gas bisa selesai dalam tiga bulan ke depan alias pada Maret 2020. Karena itu ia menantang jajarannya agar perkara harga gas itu kelar pada awal Maret. Namun, ia mengatakan pemerintah tak ingin ada subsidi dikucurkan untuk menurunkan harga itu.

    Saat ini, kata Luhut, pemerintah sedang menguji bagaimana penyelesaian harga gas tersebut. "Sebetulnya dulu sudah kami exercise waktu saya masih menjadi Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tapi waktu itu berhenti karena harga kontrak hulu sudah macam-macam, enggak jelas."

    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Budi Gunadi Sadikin menjelaskan soal tingginya harga gas tersebut susah turun lantaran harga bahan baku di hulu pun sudah cukup tinggi.

    "Jadi meski belum sampai ke PGN (Perusahaan Gas Negara), harganya sudah di atas US$ 5 per mmbtu, di kisaran US$ 5-7 per mmbtu," ujar dia. Karena itu, ia mengatakan saat ini perlu dipikirkan bagaimana bisa mendapatkan sumber gas dengan harga yang murah. Sebab, ia berharap tidak perlu ada subsidi pemerintah guna menurunkan harga tersebut.

    Jokowi sebelumnya mengumpulkan sejumlah menteri dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. Dalam pengantarnya, ia mengeluhkan harga gas yang masih mahal kendati sering dibahas di tingkat pusat.

    "Sudah beberapa kali kita berbicara mengenai ini, tetapi sampai detik ini kita belum bisa menyelesaikan mengenai harga gas," katanya. Saking kesalnya, Presiden mengatakan sempat ingin bicara kasar. "Saya tadi mau ngomong yang kasar tapi enggak jadi," tuturnya.

    Dia menjelaskan gas bukan sekadar komoditas melainkan modal pembangunan untuk memperkuat industri nasional. Alasannya ada tujuh sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia.

    "Ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus produk-produk kita gara-gara harga gas yang mahal," ucap dia. Jokowi pun memerintahkan kementerian terkait mencari sumber-sumber yang menyebabkan harga gas di Indonesia mahal.

    CAESAR AKBAR | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.