TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk memperketat pengawasan perairan Indonesia, terutama Natuna yang saat ini memanas.
"Kita terus koordinasi dengan Kemenko Polhukam. Kemarin, sudah ada instruksi, kita akan perkuat. Ini melibatkan semua kementerian, KKP akan menjalankan tugas sesuai dengan porsinya. Apapun yang diperintahkan pada kami, kami akan jalankan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo usai menghadiri pertemuan pendahuluan pemeriksaan laporan keuangan kementerian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Senin 6 Januari 2020.
Ia memastikan pengawasan perairan Natuna akan terus dilakukan oleh pemerintah, termasuk melibatkan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115). "Satgas 115 kan perangkat tugas kami dari Presiden dan ini kan terus berjalan. Bagian alat untuk memperkuat," katanya.
Edhy Prabowo menambahkan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia merupakan tujuan utama. Namun, Indonesia tetap tidak boleh terprovokasi oleh pihak lain yang mencoba mengganggu atau mengklaim wilayah. "Kita jangan terpancing, jangan terprovokasi, kita harus cool, kita sikapi ini, yang jelas kedaulatan segala-galanya. Pengawasan ya terus kita kirim tim. Kita kan sudah punya mekanismenya, punya aturannya," katanya.
Dalam menjaga wilayah di perairan Indonesia, salah satunya di Natuna, Kepulauan Riau, menurut Edhy, KKP harus selektif dalam melakukan pemeriksaan. Mengingat, jumlah kapal yang melintas cukup banyak dan bukan hanya kapal penangkap ikan, seperti kapal transportasi dan perdagangan.
"Kalau kapal nelayan kita ambil, kemarin kita sudah menangkap tiga kapal (di Natuna), sekarang sudah ada di Pontianak. Saya harusnya hari ini ada di sana untuk menyambut ABK kita yang berhasil membawa tiga kapal, karena terjadi perlawanan yang sangat sengit," kata Edhy.
BISNIS
