Jokowi Minta Kementerian Segera Belanja Modal Agar...

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meninjau Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat 3 Januari 2020. Presiden ingin memastikan semua alat penanganan banjir yang ada di Waduk tersebut berfungsi secara optimal. Waduk ini dilengkapi dengan pompa yang  fungsi utamanya pada saat kondisi banjir dan pasang air laut (rob), dimana air akan dipompa dari Waduk Pluit ke laut. Foto/Biro Pers

    Presiden Joko Widodo meninjau Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat 3 Januari 2020. Presiden ingin memastikan semua alat penanganan banjir yang ada di Waduk tersebut berfungsi secara optimal. Waduk ini dilengkapi dengan pompa yang fungsi utamanya pada saat kondisi banjir dan pasang air laut (rob), dimana air akan dipompa dari Waduk Pluit ke laut. Foto/Biro Pers

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga agar segera belanja modal di awal-awal tahun ini. Ia beralasan hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    "Sekali lagi agar belanja modal dipercepat. Ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Diingatkan ke semua eselon I II, III, IV agar hal-hal yang berkaitan dengan juknis (petunjuk teknis) agar segera diselesaikan," tuturnya.

    Terkait belanja modal, Presiden pernah mengungkapkan kekesalannya saat mengetahui masih banyak proses lelang di penghujung tahun lalu. Berdasarkan laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan barang dan jasa pemerintah pada 2019 tercatat mencapai Rp 304,1 triliun. Dari angka tersebut, yang masih berproses Rp 39,0 triliun dan yang sudah selesai sebanyak Rp 265,1 triliun.

    Jokowi menjelaskan, sistem yang berjalan secara elektronik seharusnya memudahkan proses pengadaan barang dan jasa ini. "Ini tinggal November, Desember, masih e-tendering. Meski tahu ada yang cepat, tapi apakah yang seperti ini mau kita teruskan?" katanya dengan nada suara tinggi dalam acara Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

    Secara spesifik, Jokowi menyoroti banyaknya tender di sektor konstruksi yang masih berjalan menjelang akhir tahun. Ia menilai hal ini akan membuat pengerjaan konstruksi nantinya menjadi terburu-buru. Padahal, seharusnya proses lelang konstruksi sudah bisa selesai di awal-awal tahun. Jika November masih lelang maka pengerjaan proyek pasti berlangsung saat musim hujan.

    "Tinggal dua bulan masih urusan konstruksi, masih lelang konstruksi. Kita ulang terus kesalahan seperti ini. Akhirnya apa, ya, kualitasnya jelek. Jembatan ambruk. SD ambruk. Karena kerja cepat-cepatan dan pas kerja, pas basah, hujan," ucap Jokowi sambil gesture tangannya menunjuk-nunjuk ke arah audiens.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mewanti-wanti jangan sampai masalah yang sama masih terjadi lagi di tahun depan. "Saya lihat, kalau masih, ada di kabupaten mana, daerah mana, kementerian mana," tutur Jokowi.

    Menurut Jokowi, meski sudah menggunakan sistem elektronik, pola pikir yang dipakai ternyata masih gaya lama. "Buat apa bangun sistem seperti itu kalau bulan November masih ada e-tendering. Kalau e-purchasing masih oke. Kita ini senangnya kejar-kejaran. Mindset ini harus diubah," kata Presiden.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.