Lobi Pengusaha di Balik Rencana Ganti Aturan Ekspor Lobster

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Edhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti dalam acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Edhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti dalam acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengubah aturan soal lobster diduga diwarnai oleh lobi-lobi para pengusaha. Salah satu rencana yang tengah dikaji Edhy adalah soal membuka keran ekspor benih lobster.

    Dilansir dari Laporan Majalah Tempo, pembahasan soal benih lobster muncul dalam pertemuan Edhy bersama sejumlah anggota Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia pada 26 Oktober 2019. Artinya, itu tiga hari saja setelah ia dilantik sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju, menggantikan Susi Pudjiastuti.

    Kala itu, Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Yugi Prayanto memimpin rombongan. Dalam forum pertama itu, para pengusaha dan pengurus asosiasi menumpahkan semua keluhannya tentang kebijakan Susi Pudjiastuti kepada Edhy. Tak terkecuali soal larangan penangkapan benih lobster yang otomatis menutup keran ekspor benih.

    Kadin mengusulkan, daripada beih lobster diselundupkan, mending kuota ekspor dibuka sekalian, dan dibatasi dengan ketat. “Mereka yang hidup-matinya dari penangkapan benur harus dicarikan solusi. Tapi yang ideal memang budi daya di sini,” ucap Yugi.

    Anggota staf khusus Menteri Edhy, Miftah Sabri, yang menemani bosnya dalam pertemuan itu, mengatakan persamuhan sebatas courtesy call antara menteri baru dan para pemangku kepentingan. Miftah membantah informasi bahwa ada usul spesifik membuka keran ekspor benur lobster. “Justru mereka menyampaikan kenapa enggak dibudidayakan saja,” ujar Miftah ketika dihubungi, Jumat, 3 Januari 2020.

    Miftah mengingatkan bahwa bosnya diberi tugas Presiden Joko Widodo untuk membangun komunikasi dua arah bagi stakeholder. “Kedua, mengembangkan sektor budi daya semaksimal mungkin,” tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.