TEMPO.CO, Jakarta - Guna menjaga kedaulatan kawasan perairan Natuna, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk bertindak proaktif. Pengganti Susi Pudjiastuti ini dinilai perlu melakukan reorientasi pengawasan laut, sehubungan dengan klaim sepihak Cina atas perairan Natuna.
"Langkah strategis yang mesti dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan adalah mereorientasi kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), setidaknya meningkatkan capaian yang sudah diraih oleh Satgas 115," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Ahad 5 Januari 2020.
Abdul Halim mengingatkan, sejak KKP dibentuk, pengawasan laut menjadi mandat kementerian, terutama Ditjen PSDKP. Walaupun, ia mengakui, bukan hanya KKP yang memiliki kewenangan pengawasan di laut, melainkan juga Bakamla, TNI AL dan Kepolisian RI. "Dengan demikian, agar dinamika ancaman di tapal batas bisa diatasi, Menteri KKP harus proaktif," katanya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, pihaknya perlu membangun komunikasi dengan pihak terkait lainnya untuk menjaga lautan Nusantara yang sangat luas.
"Tugas pengawasan ini bukanlah tugas mudah karena harus menyatukan tujuan. Kita perlu membangun komunikasi di setiap sektor karena kita tidak akan bisa menjaga laut sendirian," kata dia.
Menteri Edhy Prabowo memaparkan, peran pengawasan yang dijalankan KKP di setiap daerah menjadi sangat penting karena PSDKP merupakan garda terdepan dalam mengawal dan menjaga sumber daya kelautan. Namun, PSDKP juga tak sendiri dalam menjalankan peran pengawasan melainkan perlu bantuan TNI AL, Polair, Bakamla dan Kejaksaan.
Terkait manuver Cina di perairan Natuna, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan pembelian kapal pelayaran samudera (ocean going vessel) berukuran besar untuk menjaga laut Indonesia. Hal itu dilakukan menyusul insiden masuknya kapal penjaga pantai China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang mengawal beberapa kapal ikan asal negeri panda itu di perairan tersebut pada Desember 2019.
"Saya tadi usul supaya ada kapal ocean going yang lebih panjang. Kita belum pernah punya selama republik ini merdeka. Tadi dengan Pak Bowo (Prabowo Subianto) mau beli yang 138-140 meter frigate," katanya.
Luhut mengatakan kapal yang lebih besar diharapkan bisa memperkuat penjagaan laut Indonesia, terutama Natuna yang diklaim pemerintah Cina. Dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pula, Luhut mengatakan pemerintah sepakat untuk memperbanyak kapal patroli di perbatasan.
ANTARA
