Soal Natuna, Ekonom Sarankan RI Tak Balas Cina dengan Aksi Dagang

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pergerakan kapal Coast Guard China terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar saat melakukan patroli udara di Laut Natuna, Sabtu, 4 Januari 2020. Pangkogabwilhan I untuk menggelar operasi menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari pelanggar negara asing. ANTARA

    Pergerakan kapal Coast Guard China terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar saat melakukan patroli udara di Laut Natuna, Sabtu, 4 Januari 2020. Pangkogabwilhan I untuk menggelar operasi menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari pelanggar negara asing. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal menyarankan pemerintah untuk tidak melakukan retaliasi (aksi pembalasan) di bidang perdagangan, atas klaim Cina terhadap perairan Natuna. "Retaliasi dampaknya akan jauh lebih buruk dan cenderung memperkeruh keadaan," ujar dia kepada Tempo, Ahad, 5 Januari 2020.

    Fithra mengatakan, Cina adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia, terutama sebagai destinasi ekspor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor Indonesia ke Cina pada November 2019 mencapai US$ 2,41 miliar.

    "Cina selalu menempati dua besar negara tujuan ekspor kita ke luar negeri. Karena itu, tidak tepat melakukan retaliasi perdagangan," tutur Fithra. Di samping itu, ia khawatir Cina justru akan membalas Indonesia lebih dalam lagi di sektor ekonomi bila retaliasi itu dilakukan.

    Secara umum, Fithra melihat posisi dagang Indonesia terhadap Cina memang masih defisit, mengingat impor dari Negeri Tirai Bambu masih cukup besar, yaitu sekitar US$ 15,34 miliar pada November 2019. Namun, impor tersebut juga mengandung barang-barang yang dibutuhkan industri. "Jadi dalam konteks ini retaliasi akan memperparah keadaan."

    Belum lagi kalau berbicara soal peningkatan investasi asal Cina yang belakangan terjadi, meski belum sebesar Jepang dan Singapura. Karena itu, Fithra menyarankan isu di perbatasan itu dikarantina menjadi isu politik saja dan tidak melebar ke ekonomi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.