Jaga Perairan Natuna, Kapal Korps Polisi Air Udara Tambah Armada

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pergerakan Kapal Perang Republik (KRI) dengan kapal Coast Guard China terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar di Laut Natuna, Sabtu, 4 Januari 2020. ANTARA

    Pergerakan Kapal Perang Republik (KRI) dengan kapal Coast Guard China terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar di Laut Natuna, Sabtu, 4 Januari 2020. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Untuk menghalau kapal Cina yang terus menerobos Perairan Natuna, Korps Polisi Air Udara (Korpolairud) Baharkam Mabes Polri menambah armada kapal pengawasnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Korpolairud, Irjen Pol Lotharia Latif.

    Latif mengatakan, pasca pelanggaran kedaulatan oleh kapal penjaga pantai Cina dan kapal penangkap ikan Cina di wilayah tersebut, pihaknya mengerahkan Kapal Yudistira-8003 dengan 26 personel Polri dan Kapal Baladewa-8002 dengan 36 personel. "Sekarang kita tambah lagi, Kapal Kasturi-6002 dengan 26 personel. Total 98 personel (beroperasi di wilayah Natuna," ujarnya, Sabtu, 4 Januari 2020.

    Kehadiran kapal tersebut, menurut dia, untuk menciptakan keamanan bagi para nelayan tanah air di wilayah Natuna. "Intinya itu untuk pelayanan dan perlindungan masyarakat perairan dan nelayan di laut sesuai tupoksi Polri," kata Latif.

    Meski begitu, kata Latif, Polri selalu siap jika diminta bantuan instansi terkait  untuk mengamankan perairan Natuna. Diketahui saat ini, TNI telah mengerahkan kapal perang dan ratusan personel di wilayah tersebut.

    Sebelumnya, kapal penjaga pantai Cina kedapatan melanggar batas kedaulatan Indonesia dan mendampingi kapal asing yang mencuri ikan di laut Natuna. Kementerian Luar Negeri Indonesia lantas memanggil Duta Besar Cina dan mengajukan nota protes.

    Akan tetapi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang pada pernyataannya di penghujung 2019 mengatakan bahwa Cina memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas Kepulauan Nansha dan perairan terkait di dekatnya, termasuk di dalamnya ZEEI di perairan Natuna.

    Cina mengklaim memiliki hak historis di Laut Cina Selatan dan para nelayan dari negara tirai bambu itu telah lama beraktivitas di perairan terkait di dekat Kepulauan Nansha.

    Pernyataan tersebut ditanggapi kembali pihak Kementerian Luar Negeri RI dengan menegaskan klaim historis Cina atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan Cina telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral. Klaim itu ditegaskan tidak memiliki dasar hukum, dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982.

    Sebelumnya Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut angkat suara terkait polemik Laut Natuna antara Indonesia dan Cina. Susi memberikan pandangannya dengan mengutip sebuah pemberitaan media soal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyebut Cina adalah negara sahabat bagi Indonesia.

    "Persahabatan antar negara tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan dan penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF)," kata Susi lewat akun twitternya @susipudjiastuti pada Sabtu pagi, 4 Januari 2020.

    Cina, kata Susi, tidak mungkin dan tidak boleh melindungi pelaku IUUF. Sebab, IUUF adalah kejahatan lintas negara.

     

    Menanggapi situasi ini, Prabowo menginginkan adanya satu solusi yang baik atas persoalan klaim Cina di perairan Natuna Utara. Meski begitu, ia menyadari masing-masing negara memiliki sikap sendiri.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Animal Crossing dan 9 Aplikasi Makin Dicari Saat Wabah Covid-19

    Situs Glimpse melansir peningkatan minat terkait aplikasi selama wabah Covid-19. Salah satu peningkatan pesat terjadi pada pencarian Animal Crossing.