TEMPO.CO, Solo - Wakil Ketua Komisi BUMN DPR Aria Bima meyakini bahwa masalah gagal bayar yang menyelimuti PT Asuransi Jiwasraya bisa segera teratasi. Salah satunya dengan cara menarik investor melalui proses privatisasi.
"Pengembalian uang nasabah yang jatuh tempo harus menjadi konsentrasi utama," kata Aria saat ditemui di Solo, Ahad 5 Januari 2020. Pengembalian duit nasabah itu bisa dilakukan secara bertahap.
Dalam upaya pengembalian uang nasabah tersebut, Jiwasraya membutuhkan suntikan modal yang cukup besar. "Direksi harus punya rencana bisnis untuk menjamin pengembalian uang nasabah," katanya.
Restrukturisasi perusahaan pelat merah itu menjadi salah satu prasyarat yang harus dilakukan. Hal itu harus dilakukan untuk meyakinkan pemerintah dalam memberikan suntikan modalnya.
Selain pemberian modal baru dari pemerintah, langkah untuk membentuk holding dengan BUMN lain juga menjadi salah satu solusi yang tengah dibahas. "Opsi lain adalah privatisasi," kata Aria Bima. Menurutnya, penjualan saham ke publik bisa dilakukan selama pemerintah masih tetap memegang saham mayoritas di atas 51 persen.
Aria yakin saham Jiwasraya masih memiliki daya tarik yang cukup besar. "BUMN ini memiliki intangible asset berupa 5,2 juta nasabah," katanya. Banyaknya jumlah nasabah menjadikan Jiwasraya menjadi salah satu perusahaan asuransi terbesar.
"Jika Jiwasraya mampu keluar dari masalah ini, tingkat kepercayaan publik akan meningkat," katanya. Hal itu akan membuktikan bahwa masa depan perusahaan itu masih memiliki prospek yang cerah.
Komisi VI DPR RI saat ini terus mengawal penyelesaian masalah di Asuransi Jiwasraya. "Konsentrasi kami di penyelesaian masalah tanpa membuat gaduh," kata Aria. Salah satunya dengan pembentukan panitia kerja (panja) di komisi tersebut.
