Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tangani Banjir, Mendagri Sarankan Pemda Pakai Silpa APBD

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi posko banjir di Perum Villa Jatirasa, Jati Asih Bekasi, didampingi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Jumat 3 Januari 2020. Tempo/Halida Bunga
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi posko banjir di Perum Villa Jatirasa, Jati Asih Bekasi, didampingi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Jumat 3 Januari 2020. Tempo/Halida Bunga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan pemerintah daerah menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD untuk membiayai penanganan banjir. Pos anggaran belanja tak terduga (BTT) yang dialokasikan pemerintah daerah pun bisa digunakan.

Sebab, kata Tito, jika tidak ada pengeluaran status tanggap darurat, maka pemerintah pusat tidak bisa terlalu dalam melakukan intervensi penanganan bencana alam. Pemerintah daerah diharapkan bisa bertindak cepat melakukan penanganan bencana banjir, meski tidak ada status tanggap darurat.

Tito menyebutkan ada beberapa daerah yang Silpa-nya cukup tinggi atau signifikan. "Dari pengalaman di tiga wilayah yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten memang kita lihat anggaran untuk BTT Jawa Barat dan Banten relatif kecil,” katanya di Kantor Presiden, Jumat, 3 Januari 2020.

Meski begitu, kata Tito, untuk menggunakan Silpa tersebut, pemerintah daerah membutuhkan persetujuan legislatif atau DPRD untuk mencairkannya. Untuk itu, dia meminta DPRD bisa mempercepat pencairan Silpa tersebut sebagai sumber pembiayaan penanganan bencana alam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tito berharap DPRD memahami situasi masyarakat untuk mempermudah proses ini. "Jangan sampai berlama-lama. Mungkin satu hari cukup dan setelah itu dapat digunakan Silpa itu. Kemudian dicairkan dan digunakan untuk kepentingan tanggap darurat yang sedang ditunggu masyarakat,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan pemerintah terus berupaya menekan nilai kerugian akibat bencana alam, seperti banjir. "Kalau kita membangun dan kemudian rusak karena bencana alam yang bisa dikalkulasi, ini seharusnya bisa dihindari," ujar dia di Bursa Efek Indonesia, Kamis, 2 Januari 2020.

Karena itu, Sri Mulyani berujar salah satu pekerjaan rumah pemerintah adalah untuk menjaga risiko dari berbagai fasilitas, baik itu perumahan, fasilitas umum, hingga infrastruktur. Ia menyebut perlunya adanya kemampuan mengantisipasi perubahan bencana alam atau pola iklim yang menyebabkan dampak besar terhadap masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, bencana alam seperti banjir merupakan salah satu hal yang menimbulkan kerugian sangat besar. Kerugian itu bisa berupa materiil maupun jiwa. "Ini adalah sesuatu yang menjadi pembelajaran," tuturnya.

Ihwal banjir yang melanda sejumlah wilayah belakangan ini, Sri Mulyani mengatakan kementeriannya terus memantau kebutuhan logistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menangani peristiwa tersebut. Ia pun memantau Kementerian Sosial dan Pemerintah dari sisi dukungan dalam penanggulangan kasus ini.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kondisi Terkini Banjir Demak, Sudah Tidak Ada Warga yang Mengungsi

1 jam lalu

Pengungsi korban banjir bersiap meninggalkan posko pengungsian di gedung DPRD, Kudus, Jawa Tengah, Selasa 26 Maret 2024. Sebanyak 3.756 jiwa pengungsi korban banjir Demak yang mengungsi ke Kabupaten Kudus mulai dipulangkan ke daerah asal secara bertahap, karena banjir sejak (13/3/2024) yang merendam 126 desa di 13 kecamatan yang mengakibatkan 131.703 jiwa terdampak dan13.027 jiwa diantaranya mengungsi tersebut mulai surut. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Kondisi Terkini Banjir Demak, Sudah Tidak Ada Warga yang Mengungsi

Tersisa empat titik banjir di Demak dengan ketinggian 10-20 sentimeter. Pengerahan teknologi modifikasi cuaca belum berani dihentikan.


Tanggul Dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Ditinggikan Antisipasi Banjir Rob

1 jam lalu

Petugas pelabuhan Tanjung Emas Semarang memantau kapal pesiar Silver Whisper berbendera Eropa yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Kamis, 29 Februari 2024. Budi Purwanto
Tanggul Dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Ditinggikan Antisipasi Banjir Rob

Tanggul atau lining dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang ditinggikan untuk mengantisipasi banjir rob menjelang arus mudik lebaran.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

8 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

17 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

17 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

17 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

18 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Isu Munculnya Selat Muria Mengemuka, BRIN: Perlu Riset Cuaca Ekstrem dan Penurunan Tanah

19 jam lalu

Peta satelit wilayah sebaran banjir di pantai utara Jawa Tengah pada Maret 2024 dari Google Earth Engine yang dihubungkan dengan muncul kembalinya Selat Muria. Istimewa
Isu Munculnya Selat Muria Mengemuka, BRIN: Perlu Riset Cuaca Ekstrem dan Penurunan Tanah

Selat Muria merupakan selat yang pernah ada, yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Muria.


Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

19 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.