Tangani Banjir, Mendagri Sarankan Pemda Pakai Silpa APBD

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi posko banjir di Perum Villa Jatirasa, Jati Asih Bekasi, didampingi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Jumat 3 Januari 2020. Tempo/Halida Bunga

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi posko banjir di Perum Villa Jatirasa, Jati Asih Bekasi, didampingi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Jumat 3 Januari 2020. Tempo/Halida Bunga

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan pemerintah daerah menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD untuk membiayai penanganan banjir. Pos anggaran belanja tak terduga (BTT) yang dialokasikan pemerintah daerah pun bisa digunakan.

    Sebab, kata Tito, jika tidak ada pengeluaran status tanggap darurat, maka pemerintah pusat tidak bisa terlalu dalam melakukan intervensi penanganan bencana alam. Pemerintah daerah diharapkan bisa bertindak cepat melakukan penanganan bencana banjir, meski tidak ada status tanggap darurat.

    Tito menyebutkan ada beberapa daerah yang Silpa-nya cukup tinggi atau signifikan. "Dari pengalaman di tiga wilayah yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten memang kita lihat anggaran untuk BTT Jawa Barat dan Banten relatif kecil,” katanya di Kantor Presiden, Jumat, 3 Januari 2020.

    Meski begitu, kata Tito, untuk menggunakan Silpa tersebut, pemerintah daerah membutuhkan persetujuan legislatif atau DPRD untuk mencairkannya. Untuk itu, dia meminta DPRD bisa mempercepat pencairan Silpa tersebut sebagai sumber pembiayaan penanganan bencana alam.

    Tito berharap DPRD memahami situasi masyarakat untuk mempermudah proses ini. "Jangan sampai berlama-lama. Mungkin satu hari cukup dan setelah itu dapat digunakan Silpa itu. Kemudian dicairkan dan digunakan untuk kepentingan tanggap darurat yang sedang ditunggu masyarakat,” katanya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan pemerintah terus berupaya menekan nilai kerugian akibat bencana alam, seperti banjir. "Kalau kita membangun dan kemudian rusak karena bencana alam yang bisa dikalkulasi, ini seharusnya bisa dihindari," ujar dia di Bursa Efek Indonesia, Kamis, 2 Januari 2020.

    Karena itu, Sri Mulyani berujar salah satu pekerjaan rumah pemerintah adalah untuk menjaga risiko dari berbagai fasilitas, baik itu perumahan, fasilitas umum, hingga infrastruktur. Ia menyebut perlunya adanya kemampuan mengantisipasi perubahan bencana alam atau pola iklim yang menyebabkan dampak besar terhadap masyarakat.

    Menurut Sri Mulyani, bencana alam seperti banjir merupakan salah satu hal yang menimbulkan kerugian sangat besar. Kerugian itu bisa berupa materiil maupun jiwa. "Ini adalah sesuatu yang menjadi pembelajaran," tuturnya.

    Ihwal banjir yang melanda sejumlah wilayah belakangan ini, Sri Mulyani mengatakan kementeriannya terus memantau kebutuhan logistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menangani peristiwa tersebut. Ia pun memantau Kementerian Sosial dan Pemerintah dari sisi dukungan dalam penanggulangan kasus ini.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.