Banjir Jabodetabek, Menteri Pertanian Klaim Pasokan Pangan Aman

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam acara penyaluran bantuan kemanusiaan untuk korban banjir Jakarta dan sekitarnya di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu, 4 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam acara penyaluran bantuan kemanusiaan untuk korban banjir Jakarta dan sekitarnya di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu, 4 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan pasokan pangan di daerah terkena dampak banjir di Jakarta dan sekitarnya masih terkendali. Sejumlah upaya, kata dia, telah dilakukan Kementerian Pertanian sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku.

    "Kalau pangan teratasi, melalui protap di Kementerian Pertanian," kata Syahrul saat ditemui dalam acara penyaluran 11 truk bantuan pangan untuk korban banjir di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu, 4 Januari 2020.

    Hujan deras mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak malam pergantian tahun, 31 Januari 2019 hingga 1 Januari 2020, telah memicu terjadinya banjir di daerah tersebut. Hingga Jumat pagi, 3 Januari 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 43 orang meninggal dalam kejadian ini.

    Tak hanya menelan korban jiwa, banjir ini pun membuat sejumlah masyarakat terisolasi. Salah satunya masyarakat Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mereka sudah tiga hari terisolasi akibat jembatan penghubung antarkecamatan Cipanas-Sobang-Cibeber terputus karena banjir bandang.

    Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi juga memastikan pasokan pangan ke daerah Lebak masih aman. "Tetap kami kirim, cadangan kami banyak, Lebak sendiri juga punya gudang (pangan)," kata dia.

    Saat ditanya apakah ada daerah terkena dampak banjir yang rawan terhambat pasokan pangan, Agung memastikan tidak ada. "Jadi aman-aman, kami juga tinggal geser saja (ke daerah bencana)," kata dia.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.