Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Larang Goreng Saham, Sri Mulyani Singgung Kelas Menengah

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara penutupan perdagangan saham 2019 di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin, 30 Desember 2019. TEMPO/Fajar Pebrianto
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara penutupan perdagangan saham 2019 di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin, 30 Desember 2019. TEMPO/Fajar Pebrianto
Iklan

Tempo.Co, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kesadaran masyarakat kelas menengah di Tanah Air untuk melakukan diversifikasi tabungan sangat penting. Nantinya, kebutuhan masyarakat akan investasi yang aman akan mulai timbul.

Karena itu Sri Mulyani mengatakan regulator dan pembuat kebijakan mesti bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya berkaitan dengan permintaan Presiden Joko Widodo agar praktik manipulasi dan goreng saham di pasar modal dihentikan.

"Saya dalam hal ini Kemenkeu bekerja sama dengan OJK, BI, dan LPS dalam KSSK terus membangun integritas dan stabilitas sistem keuangan bagi para investor dari dalam negeri," ujar Sri Mulyani di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis, 2 Januari 2019.

Belum lagi, menurut Sri Mulyani, langkah itu juga sejalan dengan survei Bloomberg yang menyebut para investor menjadikan Indonesia sebagai negara emerging market utama untuk investasi saham dan surat utang. Sehingga, dari sisi kinerja dan integritasnya dianggap sebagai tempat yang paling menarik.

"Ini tentu reputasi yang harus kita jaga dan pertahankan karena indonesia membangun ke depan psti membutuhkan capital inflow baik internasional maupun yang berasal dari masyarakat kita sendiri," ujar Sri Mulyani. Modal-modal itu lantas akan mau dan mampu untuk menggerakkan ekonomi sesuai dengan kebutuhan pembangunan apabila kita menjaga kepercayaan tersebut.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pasar modal dibersihkan dari manipulator dan aksi goreng saham yang merugikan. Sebab, langkah tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pasar modal.

"Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden bahwa pasar modal adalah suatu lembaga dan tempat di mana masyarakat investor bisa menaruh kepercayaan," ujar Sri Mulyani.

Dia mengatakan instrumen investasi harus memiliki rekam jejak dan valuasi yang berintegritas. Sehingga, para pemodal bisa membuat keputusan yang sangat jelas mengenai risiko dan keuntungannya. Sri Mulyani mengatakan secara umum integritas pasar basisnya adalah good corporate governance dan good market conduct.

"Itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pondasi pasar modal kita, sehingga, waktu nanti pemerintah makin mendiversifikasikan instrumen investasi seperti DIRE untuk pembiayaan real estate dan infrastruktur, dia bisa menjadi instrumen pilihan masyarakat untuk berinvestasi," tutur Sri Mulyani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Presiden Jokowi berharap pada tahun ini semua pemangku kepentingan bisa membersihkan pasar modal dari praktik jual beli saham yang tidak benar. "Tahun 2020 saya harapkan dapat menjadi momentum bagi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BEI (Bursa Efek Indonesia) untuk mencanangkan tahun pembersihan pasar modal dari para manipulator yang sering memanipulasi," ujar Jokowi.

Ia mengatakan para manipulator kerap memoles harga saham tidak sesuai dengan sebenarnya. Misalnya saham berharga Rp 100 per saham dipoles menjadi Rp 1.000 per saham, hingga Rp 4.000 per saham. "Hati-hati, ini harus dibersihkan dan dihentikan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan upaya pembersihan pasar modal ini berkaitan dengan kepercayaan yang hendak dibangun di mata para investor. Menurutnya, praktik saham gorengan banyak menimbulkan korban dan kerugian, sehingga tidak boleh ada lagi ke depannya.

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

3 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

4 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

6 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

8 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

8 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

8 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

9 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

9 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.