TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana angkat bicara soal kapal Penjaga Pantai Cina yang memasuki ZEE Indonesia di perairan Natuna belakangan ini. Menurut dia, otoritas Indonesia harus memperlihatkan kehadirannya secara fisik di zona itu.
"Kehadiran secara fisik wajib dilakukan oleh pemerintah karena dalam konsep hukum internasional klaim atas suatu wilayah," ucap Hikmahanto seperti dikutip dari siaran pers, Selasa, 31 Desember 2019. "Tidak cukup sebatas klaim di atas peta atau melakukan protes diplomatik tetapi harus ada penguasaan secara efektif."
Hikmahanto menjelaskan, penguasaan efektif dalam bentuk kehadiran secara fisik penting diupayakan. Hal ini juga memperhatikan kasus Pulau Sipadan dan Ligitan di masa lampau antara Indonesia melawan Malaysia, Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia atas dasar tersebut.
Menurut Hikmahanto, yang dibutuhkan tidak sekedar protes diplomatik oleh pemerintah Indonesia, tetapi kehadiran secara fisik otoritas perikanan Indonesia di ZEE Indonesia, mulai dari KKP, TNI AL dan Bakamla.
Para nelayan Indonesia pun harus didorong oleh pemerintah untuk mengeksploitasi ZEE Natuna. Nelayan nusantara dalam menjalankan aktifitas harus diberi pengawalan oleh otoritas Indonesia. Pengawalan ini sangat krusial karena para nelayan kerap mengalami penghalauan atau pengusiran dari Penjaga Pantai Cina.
Sebelumnya, berita soal kapal Penjaga Pantai Cina memasuki ZEE Indonesia di perairan Natuna dan pemerintah telah direspons oleh Kementerian Luar Negeri RI. Kemenlu sudah melakukan protes diplomatik ke Pemerintah Negara Tirai Bambu serta memanggil Dubes Cina untuk Indonesia.
Meski langkah itu sudah benar, menurut Hikmahanto, perlu dipahami secara mendalam bahwa protes diplomatik oleh Kemenlu tidak akan berpengaruh pada aktivitas para nelayan dan tindakan Penjaga Pantai Cina memasuki wilayah ZEE Indonesia di Natuna. Pasalnya, Cina selama ini tidak menganggap ZEE Natuna itu ada. "Justru yang dianggap ada adalah wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan Cina," kata Hikmahanto.
Oleh karena itu, Hikmahanto memperkirakan Cina akan terus melindungi nelayan-nelayannya untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah yang diklaim Indonesia sebagai ZEE Natuna. Bahkan, Penjaga Pantai Cina akan mengusir dan menghalau nelayan-nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiasyuti, meminta pemerintah segera mengatasi masalah masuknya kapal Cina di Laut Natuna secara ilegal. Harapan itu ia ungkapkan kala menanggapi salah satu berita koran daring nasional di media sosial Twitter-nya @susipudjiastuti.
"Semoga segera diatasi!" tulis Susi sambil menautkan ulang alamat laman berita tersebut, Selasa, 31 Desember 2019.
Susi juga tampak memantau perkembangan kapal-kapal asing masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dengan mencuitkan lagi beberapa berita terkait. Susi bahkan menyertakan ikon wajah sedih saat sebuah media menulis bukan hanya kapal Cina yang merapat ke laut Nusantara, melainkan juga Vietnam.
Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebelumnya telah menjelaskan kronologi pelanggaran atas ZEE Indonesia di perairan utara Natuna yang terjadi pada 24 Desember 2019. Bakamla menyebut kejadian ini bermula saat kapal penjaga pantai (coast guard) pemerintah Cina yang muncul di perbatasan perairan pada 10 Desember 2019.
ANTARA | FRANCISCA CHRISTY
