BPJS Kesehatan Bantah Punya Utang Hingga Rp 1,2 T ke Muhammadiyah

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas pelayanan di kantor BPJS kesehatan Jakarta Pusat. TEMPO/Tony Hartawan

    Aktivitas pelayanan di kantor BPJS kesehatan Jakarta Pusat. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) membantah punya utang hingga Rp 1,2 triliun ke rumah sakit yang berada di bawah naungan Muhammadiyah seperti yang sebelumnya disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. 

    Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf menyatakan klaim pelayanan kesehatan yang belum dibayar pihaknya ke rumah sakit di bawah naungan Muhammadiyah sekitar Rp 500 miliar. "Besarannya lebih kecil dari Rp 1,2 triliun, di kisaran Rp 500 miliar," kata Iqbal.

    Iqbal mengatakan bahwa BPJS Kesehatan telah membayar sebagian klaim biaya penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke rumah sakit mitra pada akhir 2019. Pembayaran klaim tersebut dilakukan menyusul pengucuran dana dari pemerintah setelah pengesahan kenaikan iuran peserta program JKN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.

    Pemerintah memberikan dana Rp14 triliun ke BPJS Kesehatan sebagai konsekuensi dari kenaikan iuran peserta JKN penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah per Agustus 2019. Dana tersebut digunakan untuk membayar tunggakan klaim biaya pelayanan bagi peserta program JKN ke rumah sakit.

    Menurut Iqbal, BPJS Kesehatan telah membayar klaim biaya pelayanan peserta JKN ke rumah sakit pada 22 November 2019 sebesar Rp9 triliun dan pada 29 November sebanyak Rp3,3 triliun. "Artinya ada pergerakan besaran tunggakan," katanya.

    Sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan bahwa sebagian tunggakan pembayaran klaim pelayanan peserta JKN ke rumah sakit yang belum bisa dibayar pada 2019 akan dilunasi pada 2020. Pembayaran sisa tunggakan itu akan dilakukan menggunakan surplus akibat implikasi dari kenaikan iuran pada 2020.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.