TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) terus berupaya untuk menyalurkan BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan menyalurkan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) secara cashless atau nontunai melalui mesin Electronic Data Capture (EDC).
"Jadi kami sudah koordinasi dengan seluruh perbankan untuk sama-sama mensupport seluruh SPBU kami dorong untuk cashless payment," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Senin, 30 Desember 2019.
Selain dengan mesin EDC, pembayaran juga bisa dilakukan dengan uang elektronik yang diterbitkan Himpunan Bank BUMN yaitu LinkAja. Dengan pembayaran secara nontunai ini, maka data pelanggan bisa diidentifikasi dan penyaluran bisa lebih tepat sasaran.
Upaya ini dilakukan Pertamina menekan jebolnya kuota BBM bersubsidi. Tahun 2019 ini saja, hanya ada kuota 14,5 juta Kiloliter (KL). Tapi pada realisasinya, jebol hingga 16 juta kiloliter. Tahun depan, BPH Migas memprediksi juga akan berlebih hingga 700 juta KL.
Upaya lain yaitu mempercepat digitalisasi nozzle atau ujung keran penyalur bensin pada SPBU. Saat ini, ada 5518 SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. 2500 di antaranya sudah memiliki nozzle digital. Bahkan 601 di antaranya sudah bisa sekaligus mencatat nomor polisi dari pembeli.
Nicke mengatakan, proses pembayaran cahsless ini bakal dimulai 2020, termasuk mempercepat pemasangan nozzle digital. "Kami juga membuka call center 1335 untuk masyarakat yang melihat atau melaporkan apabila melibat ada penjualan BBM yg tidak tepat sasaran," kata dia.
