Kereta Bandara Pertama di Lampung Ditargetkan Beroperasi 2022

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) berjalan di dalam gerbong kereta api Bandara Adi Soemarmo di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 28 Desember 2019. ANTARA/Mohammad Ayudha

    Karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) berjalan di dalam gerbong kereta api Bandara Adi Soemarmo di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 28 Desember 2019. ANTARA/Mohammad Ayudha

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan akan memulai proses pembangunan stasiun untuk kereta bandara di Bandara Raden Inten II, Lampung, pada 2020. Setelah stasiun dan prasarana lain rampung, kereta bandara pertama di provinsi ini beroperasi pada 2022.

    “Kalau lancar penertiban lahan dan pembangunan, sebenarnya tahun 2021 sudah bisa operasi,” kata Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan, Kemenhub, Made Suartika, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 28 Desember 2019.

    Kereta bandara ini tidak akan menggunakan jalur baru, namun jalur eksisting yang sudah beroperasi di Lampung saat ini. Kemenhub cukup membangun satu stasiun di seberang Bandara Raden Inten.

    Setelah itu, Kereta Api (KA) lokal seperti KA Limex Sriwijaya, rute Kertapati (Palembang) menuju Tanjung Karang (Lampung) akan berhenti di stasiun bandara. KA lokal ini akan difungsikan mengangkut penumpang ke bandara sampai 2023.

    Tapi setelah 2023, KA lokal ini akan beroperasi seperti sedia kala. Para penumpang di Lampung dan sekitarnya akan menggunakan kereta baru yang memang khusus untuk KA Bandara.

    Sebelum Lampung, kota-kota lain telah lebih dulu memiliki kereta bandara. Terakhir yaitu pada hari ini, Kemenhub membuka KA Bandara Adi Soemarmo Solo di Jawa Tengah.

    Adapun kereta bandara lain yang telah dulu beroperasi yaitu KA Bandara Soekarno-Hatta, Banten; Bandara Kualanamu, Sumatera Utara; Bandara Minangkabau, Sumatera Barat, dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Sumatera Selatan.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.