Komisi VI DPR: Pansus Jiwasraya Dibahas Awal Januari 2020

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya di kawasan Harmoni, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya di kawasan Harmoni, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Jiwasraya akan dibahas pada Senin, 6 Januari 2019, setelah masa reses DPR berakhir. Pansus dibentuk setelah adanya kasus gagal bayar polis nasabah oleh asuransi pelat merah, Jiwasraya senilai Rp 12,4 triliun.

    “Nanti di pembukaan masa sidang, pansus akan dibicarakan kembali,” kata anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, Deddy Sitorus dalam diskusi di Jakarta, Minggu, 29 Desember 2019.

    Kasus Jiwasraya bermula dari laporan pengaduan masyarakat. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi sejak 2014 sampai 2018.

    PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui unit kerja pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis menjual produk JS Saving Plan dengan tawaran persentase bunga tinggi (cenderung di atas nilai rata-rata), berkisar antara 6,5 persen sampai dengan 10 persen, sehingga memperoleh pendapatan total dari premi sebesar Rp 53,27 triliun.

    Potensi kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga Agustus 2019 diperkirakan mencapai Rp 13,7 triliun.

    Deddy, politikus PDI Perjuangan, mengatakan pansus hadir sebagai proses pertanggungjawaban politik. Sebab, kasus Jiwasraya ini menyangkut uang rakyat. “Sehingga, proses politik harus dilakukan,” kata dia.

    Namun saat ini, proses hukum terhadap kasus Jiwasraya juga tengah berjalan di Kejaksaan Agung. Deddy menyebut pansus ini diperlukan untuk memastikan proses hukum tersebut terbuka dan diawasi. “Sehingga, bisa jadi koreksi juga terhadap proses hukum,” kata dia.

    Jika nantinya dibentuk, Deddy mendukung proses di pansus ini dilakukan secara terbuka. Akan tetapi harus ada juga proses yang tertutup. “Bisa saja nanti orang yang berkaitan, tapi tapi terlibat, agar jangan ada framming dia seolah-olah terlibat,” kata dia.

    Di lokasi yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya. Sebab, isu bahwa Jiwasraya telah bermasalah sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus mencuat. “Jadi pansus ini harus ada agar tidak ada fitnah,” kata dia.

    Selain PDI Perjuangan dan Demokrat, dua partai lain pun di DPR juga telah mendorong pembentukan pansus Jiwasraya. Keduanya yaitu Partai Golkar dan PPP.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.