TEMPO.CO, Medan - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah 1 memastikan, pada 2020 akan fokus mengawasi proses lelang dan tender di otorita Danau Toba dan dunia pendidikan. Pasalnya, anggaran yang dikucurkan di kedua sektor itu sangat besar seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba, sebesar Rp 2,2 triliun.
"Harus kita benar-benar cek. Kenapa? Sumatera Utara sudah lima tahun lalu membangun Seimangkei dan Kualatanjung, efekkah kepada ekonomi Sumatera Utara dan bagaimana perkembangannya di sana? Tahun ini pemerintah pusat kasi lagi dana otorita, coba? Triliunan juga. Efekkah bagi perkembangan ekonomi Sumatera Utara?" kata Kepala Kantor KPPU Wilayah 1 Ramli Simanjuntak, Sabtu, 28 Desember 2019.
Menurut dia, ini juga merupakan refleksi dan catatan untuk pemerintah pusat. Nanti, kata dia, setelah Danau Toba, dana juga akan menggelontor ke bagian pesisir Barat yang jumlahnya juga tak main-main. KPPU akan melakukan kajian mendalam soal ini. Untuk Danau Toba, pada 2019 baru proyek pembangunan jalan menuju Bandara Sibisa Tahun Anggaran 2018 yang disidangkan. Putusan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018 ini, dikuatkan kembali oleh PN Medan.
"Harus kita pantau pembangunan apa saja tahun depan yang direncanakan oleh Pak Jokowi. Kita lihat bagaimana proses lelangnya, dilibatkankah pengusaha daerah, bagaimana kerja sama kemitraannya, bagaimana tiket-tiket pesawat ke sana, siapa yang melaksanakan? Akan kita kaji," ungkap Ramli.
"Termasuk kegiatan ekonomi. Hotelnya seperti apa, jangan sampai hotelnya kartel atau bintang lima menghabisi bintang tiga. Harganya kalau tidak ada pengunjung berapa, kalau lagi liburan kayak gini dibikin harganya sama. Coba sekarang, harga bermalam di sana Rp 3 juta sampai Rp 4 juta. Kita mau ke Danau Toba sekarang, mana dapat hotel yang harga murah, mahal semua..." ujarnya.
Soal keramba jaring apung (KJA) juga masuk radar KPPU. "Pokoknya, soal Danau Toba, kita akan awasi mulai tiket pesawat, hotel sampai keramba. Itulah gambarannya sedikit," ujar Ramli.
