Omnibus Law Mungkinkan Ada Upah Lanjutan Bagi Korban PHK

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpidato dihadapan peserta Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silahturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro 2019 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silahturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro 2019 tersebut dihadiri oleh Kepala Daerah se Indonesia. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpidato dihadapan peserta Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silahturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro 2019 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silahturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro 2019 tersebut dihadiri oleh Kepala Daerah se Indonesia. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Bogor - Dalam rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dipersiapkan skema khusus yang memungkinkan ada upah lanjutan bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas tentang perkembangan penyusunan Omnibus Law yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 27 Desember 2019, mengatakan dalam pembahasan mengenai cipta lapangan pekerjaan, sedang dipersiapkan skema baru untuk di bidang ketenagakerjaan terkait dengan “unemployment benefit”. “‘Unemployment benefit’ itu adalah fasilitas bagi mereka yang terkena pemutusan kerja atau keluar dari job market,” kata Airlangga.

    Ia mengatakan pemerintah menyiapkan untuk ‘employment’ ini meliputi di antaranya yakni cipta lapangan kerja dalam bentuk fasilitas jaminan kehilangan pekerjaan dan ini sudah dimasukkan dalam fasilitas BPJS Ketenagakerjaan

    “Artinya bagi mereka dari sistem ketenagakerjaan kehilangan pekerjaan, apabila perusahaan itu tutup atau tidak bisa bersaing, jaminan dari tenaga kerja ini Jamsostek, akan melakukan cash benefit,” katanya.

    Beberapa yang akan diberikan di antaranya upah lanjutan 6 bulan, pelatihan, job placement atau penempatan kerja kembali.

    “Hal ini bisa dilakukan apabila undang-undang sistem jaminan sosial SJSN ini direvisi,” katanya.

    Salah satu yang direvisi melalui omnibus law, kata dia, ke depan akan ada fasilitas baru tersebut untuk ketenagakerjaan.

    “Tentu ke depan ini beberapa inisiatif pemerintah, termasuk kartu pra kerja ini akan ikut diluncurkan karena satu, di undang-undang omnibus ini disiapkan untuk jaminan kerja yang terkait dengan kehilangan pekerjaan untuk melengkapi jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan yang lain,” katanya.

    Ia menambahkan, mereka yang kehilangan pekerjaan akan diberikan fasilitas tersebut sepanjang perusahaan atau yang bersangkutan menjadi bagian dari peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.