Tanggapi Gagal Bayar Jiwasraya, SBY Singgung Nama Sri Mulyani

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Refleksi Akhir Tahun

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Refleksi Akhir Tahun "Indonesia Tahun 2020: Peluang, Tantangan & Harapan", di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Desember 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY angkat bicara  soal kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya yang dituding bermula sejak periode pemerintahannya. Pernyataan SBY itu juga menanggapi ucapan Presiden Jokowi sebelumnya. 

    SBY bahkan mempersilakan jika ada yang menyalahkan masa lalu, terlebih bila tidak ada yang mau bertanggung jawab terhadap kasus itu. Hal itu disampaikannya saat menerima sejumlah tamu, Kamis, 26 Desember 2019.

    "Dalam pertemuan itu ada yang menyampaikan bahwa sepertinya kasus Jiwasraya akan ditarik mundur ke tahun 2006 dimana SBY menjabat sebagai Presiden," seperti dikutip dari cuitan staf pribadi SBY, Ossy Dermawan, Jumat, 27 Desember 2019.

    Menanggapi hal itu, kata Ossy, SBY dengan tenang menjawab. "Kalau di negeri ini tak satupun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya.. salahkan saja masa lalu," Ossy mencuit.

    Rakyat, kata SBY, baru mengetahui krisis besar di Jiwasraya sepanjang 2018-2019 ini. Bila tidak ada yang bertanggungjawab, dia kembali lagi mempersilakan jika ada yang menyalahkan masa lalu, yakni para pejabat di tahun 2006 silam.

    "Yang rakyat ketahui, krisis besar Jiwasraya terjadi 2 tahun terakhir, 2018-2019. Jika ini pun tak ada yang bertanggung jawab, ya sudah, salahkan saja tahun 2006. Para pejabat tahun 2006 juga masih ada, mulai dari saya, Wapres JK (Jusuf Kalla), Menkeu SMI (Sri Mulyani), Menteri BUMN dll. Tapi, tak perlu mereka harus disalahkan," kata SBY seperti dikutip dari cuitan Ossy.

    Selain kasus Jiwasraya, SBY juga mendapat informasi tentang kondisi keuangan BUMN yang bermasalah dan berbagai dugaan pelanggaran di dalamnya. Lagi-lagi, SBY menyinggung soal kemungkinan tanggung jawab akan dibebankan pada masa pemerintahannya.

    Tak hanya itu, SBY juga mengaku telah mendengar sejumlah informasi banyak perusahaan pelat merah, termasuk bank, yang bermasalah. "Mulai dari keuangan yang tak sehat, utang yang sangat besar sampai dengan dugaan penyimpangan (melanggar aturan). Kalau begini, jangan-jangan saya lagi yang disalahkan. Begitu respons SBY," kata Ossy.

    Presiden Jokowi sebelumnya menyebut persoalan Jiwasraya sudah berlangsung lama selama sekitar sepuluh tahun. Ia juga mengklaim selama tiga tahun sudah mengetahui masalah tersebut. Namun, kata dia, persoalan yang mendera Jiwasraya itu tidak ringan.

    "Kemarin kita sudah rapat Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu. Sudah ada. Masih dalam proses," kata Jokowi dalam dialog bersama wartawan di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 18 Desember 2019.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.